Reporter: Adi Wiyono
Kota Batu, suaraindonesia-news.com – Komisioner Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Batu akhirnya bisa tersenyum. Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) yang diberikan kepada Panwaslih Pemilihan Walikota Batu dan wakil Walikota Batu 2017, Senin (18/7/2016) sore telah ditanda tangani Wali kota Batu Eddy Rumpoko. bersama ketua Panwaslih kota Batu Salma Safitri.
Dana operasinal Panwaslih sebesar Rp 2,9 Miliar itu diambilkan melalui dana APBD tahun 2016.
“Pemberian. dana Hibah itu telah disetujui dengan total anggaran sebesar Rp 2,9 miliar akan diberikan secara bertahap, tahap pertama sebesar Rp 750 juta dan tahap kedua akan dicairkan Rp 2,15 milia,” kata salma Safitri, ketua Panwaslih kota Batu.
Sebelum NPHD ditanda tangani, kata dia Panwaslih melakukan Rancangan Anggaran belanja (RAB) hibah dua kali kepada pemkot Batu dan DPRD kota Batu.
“Pertama pada 16 Juni mengusulkan Anggaran Rp 3,4 miliar, kemudian 28 Juni menganggarkan Rp 2,9 Miliar, akhirnya disetujui Rp 2,9 miliar,” ucapnya.
Ditanda tangani NPHD ini karena Eddy Rumpoko memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), segera mencairkan dana operasional Panwaslih.
Perintah Eddy Rumpoko kepada Kepala BPKAD disampaikan dalam rapat cofee morning di pendopo Balai Kota Among Tani, Pemkot Batu, Senin (19/7/2016) pagi.
Dihadapan Walikota Batu, Wakil Wali kota Batu dan Sekkota Batu serta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Ketua Panwaslih Kota Batu Salma Safitri menyampaikan berbagai kendala terkait pencairan dana operasional Panwaslih.
“Kami sudah menyiapkan NPHD, dokumen rencana kegiatan. Tapi hingga kini NPHD belum ditanda tangani oleh Wali kota Batu,” ujar Salma dalam forum rapat Kepala SKPD Pemkot Batu.
Kata Salma dalam minggu ini tiga kegiatan besar harus diikuti dan dilaksanakan oleh Panwaslih Kota Batu. Yaitu rapat kordinasi dengan Bawaslu di Jakarta dan Palembang.
Lantas melaksanakan test tulis untuk calon anggota pengawas kecamatan. Kalau tidak didukung anggaran kegiatan test tulis anggota Panwascam bisa tertunda.
Menanggapi keluhan dari Ketua Panwaslih Kota Batu, Walikota Batu Eddy Rumpoko langsung memerintahkan Kepala BPKAD Kota Batu segera mencairkan dana untuk panwaslu.
“Mestinya BPKAD, Sekwan, Bagian Pemerintahan membantu Panwaslih supaya segera mencairkan dana operasional Panwaslu. Bukan memperulit seperti sekarang ini,” tegas wali kota.
Lalu BPKAD mestinya tidak memotong/mengurangi anggaran yang dibutuhkan Panwasli.
“Mereka itu pejabat negara. Mereka butuh dana operasional demi suksesnya Pesta demokrasi di Kota Batu. Kalau Panwaslih membutuhkan dana Rp2.9 miliar harus segera dipenuhi,” jelasnya.
Dana operasional berbeda dengan dana proyek fisik untuk pembangunan jalan dan jembatan yang bisa dikurangi anggarannya.
“Kalau hari ini bisa dicairkan. Segera cairkan, mereka sudah membutuhkan dana operasional,” ujarnya.
Mendapatkan perintah dari Wali Kota Batu. Kepala BPKAD Kota Batu, Eddy Murtono berjanji segera mencairkannya.
“Kita akan bahas rencana kegiatan belanja (RKB) Panwaslh dengan anggota Bangar. Kalau anggota Bangar setuju. Kita segera mentransfer anggarannya ke rekening Panwaslu, Kota Batu,” tegas Eddy Murtono.
