Reporter: Anam
BANGKALAN, Rabu (26/04/2017) suaraindonesia-news.com – Berlandaskan kejadian pendiskriminasian terhadap perempuan dan anak yang kerab terjadi di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur membuat sejumlah wanita dikota dzikir dan shalawat membentuk Lembaga Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Perempuan (LPAPP) dalam mengawal setiap persoalan yang menimpanya.
Hikmawati, SE, Ketua LPAPP mengaku akan terus berkomitmen untuk menyukseskan program pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan kaum perempuan dan anak hingga kemeja hijau.
“Perlindungannya saat ada penyiksaan anak perempuan baik sikis maupun fisik. kita kawal sampai kepengadilan dan sampai selesai,” tegas Hikmawati, Rabu (26/4/2017).
Dalam menyukseskan programnya tersebut bunda Hikma sapaan akrab Hikmawati, berharap pihak pemerintah segera merealisasikan Rumah Aman yang diperuntukkan bagi para korban kekerasan.
“Kami ingin ada rumah aman bagi para korban PPAT. kalau yang dari dinsos ada sakti peksos kebetulan beliau WA (WhatsApp) saya untuk mengadvokasi pemda bangkalan,” ujarnya.
Semangat dalam mendirikan LPAPP tersebut diakui Bunda Hikma diantaranya berdasarkan kisah yang dialami oleh kerabat sekitar dan juga kekerasan pengalaman pribadinya.
“Awal dari berdirinya, terinspirasi dari kisah nyata dari keluarga teman saya persoalan ekonomi, Anak saya jatuh dan matanya lebam saat dititipkan pada pembantu, waktu itu langsung saya bawa pada spesialis mata dan itu juga menyebabkan kondisinya demam sehingga hal itu menjadi inspirasi bagi saya untuk mendirikan LPAPP,” Akunya memaparkan.
Pada kesempatan yang sama Yunus Mansur Yasin, Pembina LPAPP mengutarakan komitmennya dalam menggenjot kinerja dari lembaga yang baru dibina tersebut dengan cara akan mengawal setiap kebutuhan khususnya pada sinergisitas dengan instansi terkait.
“Walau baru terbentuk, LPAPP telah dan akan menunjukkan eksistensinya pada masyarakat, dan kami selaku pembina tentu akan terus mendukung penuh program kerja LPAPP termasuk dalam memperoleh data janda-janda yang belum berdaya disisi ekonomi, termasuk menggali data pada setiap badan publik, sehingga kalau badan publik tidak memberikan berarti itu tidak melaksanakan amanah undang-undang dan itu nanti akan berurusan dengan kami,” Kata Yunus yang saat ini juga sedang menjabat ketua komisi Informasi Kabupaten Bangkalan.
