SUMENEP, Kamis (3/7) suaraindonesia-news.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, M. Syukri, meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pemerintah Kabupaten Sumenep segera mengambil langkah konkret untuk merespons polemik rencana survei uji seismik migas oleh PT Kangean Energy Indonesia (KEI) Ltd di Kepulauan Kangean.
Menurut Syukri, pemerintah daerah bersama SKK Migas semestinya hadir langsung di tengah masyarakat untuk menyampaikan informasi menyeluruh mengenai dampak dan manfaat kegiatan tersebut.
“Jangan dibiarkan berlarut-larut. Di tengah situasi seperti ini, SKK Migas dan Pemkab Sumenep harus segera hadir dan memberikan solusi yang bijak. Tentu kami berdiri bersama masyarakat,” kata Syukri, Rabu (2/7).
Syukri mengaku baru mengikuti perkembangan persoalan ini setelah kembali dari ibadah haji di Mekkah.
“Saya baru update. Karena itu, sekarang saya akan hadir dalam persoalan ini,” ujarnya.
Ia menilai wajar apabila masyarakat Kangean menyampaikan keberatan atas rencana survei seismik migas, karena terdapat banyak aspek yang harus dijelaskan secara transparan.
“Masyarakat tidak serta-merta menolak tanpa alasan kuat. Sangat wajar ketika masyarakat menolak bila belum ada penjelasan yang utuh, baik dari SKK Migas maupun Pemkab. Tidak cukup hanya penjelasan dari perusahaan,” tegas politisi asal Kangean tersebut.
Syukri juga meminta pemerintah daerah bersama SKK Migas menyampaikan secara terbuka seluruh informasi, termasuk potensi risiko dan keuntungan kegiatan survei migas tersebut.
“Jangan hanya menyaksikan masyarakat dengan KEI berbenturan. Sudah selayaknya SKK Migas dan Pemkab hadir di tengah masyarakat dan menjelaskan secara menyeluruh tanpa ada yang ditutupi,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan agar tahapan survei dihentikan sementara sampai sosialisasi dilakukan secara komprehensif kepada semua elemen masyarakat.
“Secepatnya SKK Migas dan Pemkab Sumenep memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait pelaksanaan survei seismik migas di Kangean,” tandas Syukri.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak kehumasan SKK Migas belum memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi.
Terpisah, Kabag Perekonomian Sekretariat Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menyampaikan harapannya agar semua pihak tetap menjaga situasi kondusif.
“Kami tidak ingin memberikan kesan yang tidak baik tentang iklim investasi di Sumenep,” kata Dadang singkat.
