Wakil Gubernur Jambi Dana Desa Dikelola Secara Baik dan Sesuai Aturan

oleh -12 views

Reporter: Inro

Jambi, Jumat (3/3/2017) suaraindonesia-news.com – Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati saat membuka sosialisasi TKDD.

Turut menghadiri Wakil Gubernur Jambi, Dr. Drs. H. Fachrori Umar. M.Hum harap bagi penyelenggara dan pengguna anggaran dana transfer desa dapat dikelola secara baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, menghadiri sosialisasi kebijakan pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Tahun 2017 serta Knowledge Sharing Keberhasilan Kepala Daerah, Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Jumat (03/03/2017).

Dikatakan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati saat membuka sosialisasi TKDD menuturkan, APBN bisa digunakan untuk kesejahteraan bangsa, dengan catatan harus bersinergi dengan APBD se-Indonesia.

“Kondisi perekonomian Indonesia saat ini selama satu dekade ini Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi,”jelasnya.

Kalau dilihat dan dibandingkan dengan negara-negara lainnya, dengan pertumbuhan rata-rata 5,6 persen, Itu juga dikatakan oleh Bapak Presiden kita di dalam berbagai kesempatan.

Dalam pertumbuhan ekonomi nasional didorong oleh dua sektor yakni permintaan dan juga produksi. Di mana, permintaan berasal dari konsumsi, masyarakat, investasi korporasi dan juga belanja pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga sama dengan negara lainnya yang ditopang oleh konsumsi dengan nilai 60-65% dari GDP.

“Jadi selama masyarakat masih memiliki daya beli yang cukup baik, dan itu berarti ada kesempatan kerja dan dari sisi kesejahteraan masih baik,” Katanya

Dengan kondisi perekonomian Indonesia yang makin membaik, dana transfer daerah semakin lama semakin penting memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Bahwa maraknya penyalahgunaan atau penyelewengan dana desa di daerah perlu mendapatkan perhatian khusus dengan perbaikan regulasinya.

“Selain pembenahan regulasi yang meliputi berbagai aspek mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan hingga evaluasi, guna meminimalisir penyelewengan dan mengoptimalkan dana desa tersebut diperlukan peningkatan kapasitas pengelola keuangan desa.” Pungkasnya

Sementara itu dijelaskan Fachrori Umar, Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta ditetapkannya Undang-undang APBN Tahun anggaran 2017, terdapat beberapa perubahan (Reformasi) yang sangat fundamental dalam pengambilan kebijakan penganggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Sangat perlu adanya penyempurnaan struktur, penyederhanaan Klasifikasi serta perluasan ruang lingkup dan reformasi penguatan kebijakan beberapa jenis Transfer ke Daerah.

“Pemprov jambi juga menekankan agar pengelolaan dan penggunaan dana desa sesuai dengan skala prioritas masing masing daerah, karena daerah tentu mempunyai kebutuhan dan permasalahannya sendiri sendiri,” ujarnya.

“Setiap daerah kan masing masing memiliki kebutuhan yang berbeda beda seperti kebutuhan peningkatan kesehatan, pendidikan, irigasi dan kebutuhan lainnya. Jadi, saya harap gunakanlah dana desa tersebut menurut prioritasnya masing masing,” harap Wagub

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *