Wajib Ber-BPJS Kesehatan, Para Pemberi Kerja Dilarang Bedakan Status Pegawainya

Kajari Lumajang saat memberikan sambutan

LUMAJANG, Jumat (20/7/2018) suaraindonesia-news.com – Pemberi kerja harus mengutamakan kesejahteraan pekerjanya dan tidak boleh membedakan antara pegawai tetap atau pegawai kontrak semuanya harus didaftarkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal ini disampaikan Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jamnina Sosial (BPJS) Kesehatan Jember, Tanya Rahayu kepada awak media menjelaskan dalam Forum Koordinasi Pengawasan dan Kepatuhan (FKPK) Tingkat Kabupaten Lumajang, kemarin siang di aula pertemuan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang.

Tanya, dalam cara tersebut juga menyampaikan kendala apa saja yang dihadapi terkait peluasan kepesertaan khususnya segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).

“Ada beberapa point penting yang menjadi perhatian, salah satunya masih ada Badan Usaha (BU) yang belum mendaftarkan pekerjanya secara keseluruhan,” terang Tanya kepada awak media ini.

Selain itu, menurut Tanya, ada permasalahan lain, yaitu seperti fungsi kepatuhan di pelayanan perizinan yang belum optimal.

“Kita terus lakukan edukasi dan sosialisasi, kanvasing ke seluruh BU, baik besar maupun kecil,” papar Tanya saat diwawancarai media tadi pagi.

Pendaftaran pekerja yang masih sebagian ini, ditegaskan Tanya akan menjadi perhatian khusus.

“Yang jelas, para pemberi kerja harus mengutamakan kesejahteraan pekerjanya. Dan mereka tidak boleh membeda-bedakan, antara pegawai tetap atau pegawai kontrak, semuanya harus didaftarkan JKN,” tegasnya lagi dihadapan peserta yang hadir waktu itu.

Maka dari itulah, BPJS Kesehatan Cabang Jember bersama dengan Kejari Lumajang merapatkan barisan dalam acara FKPK tersebut.

Acara FKPK itu dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lumajang, Teuku Muzafar SH MH. Kepada awak media Kajari menjelaskan bawah program JKN ini harus dikawal dengan baik dan bersama-sama lembaga-lembaga terkait.

“Program JKN ini adalah kepentingan rakyat jadi harus benar-benar dikawal. Pihak-pihak terkait juga harus ikut mendukung dan bekerjasama,” ungkapnya kepada media tadi.

Kajari Lumajang mengumpamakan dengan tangan, kalau hanya satu tangan tentu tak akan mampu untuk bekerja, jika dengan dua tangan beban seberat apapun pekerjaan maka akan mampu dilaksanakan.

“Sama seperti itu, BPJS Kesehatan sendiri tidak bisa bergerak sendiri, jika tidak dibantu dengan pihak lain,” ujar Teuku.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kajari Lumajang menanggapi dengan tegas terkait hal tersebut.

“Negara tidak boleh kalah, BU yang memang tidak patuh kita edukasi dan tindak sesuai peraturan yang berlaku tidak ada pandang bulu. Tetap kita utamakan edukasi kepada seluruh pemberi kerja dan juga termasuk pekerjanya,” tegas Teuku.

Dari pantauan media, hadir juga anggota FKPK, antara lain dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lumajang Suharwoko, Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Yusrini, dan salah satu BU di Kabupaten Lumajang, yaitu Direktur Yayasan Rumah Sakit Islam Lumajang dr R Elyunar Dwi Nugroho MMRS.

Reporter : Achmad Fuad Afdlol
Editor : Agira
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here