LEBAK, Kamis (14 September 2017) suaraindonesia-news.com – Kurang optimalnya tata kelola administrasi perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, terbatasnya pemahaman hukum terkait pembentukan Peraturan Desa (Perdes), perlindungan anak, bantuan hukum, agraria, kesehatan, pendidikan dan keternagakerjaan serta terbatasnya kreatifitas masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Hal itu disampaikan Jusman, SE, MH dalam Expose hasil visitasi Kepemimpinan Nasional peserta Diklatpim II Kemenhumkam RI di Aula Multatuli Sekretariat Daerah, Kamis (14/9).
Jusman menjelaskan bahwa Visitasi tersebut telah berlangsung dari 12 – 13 September 2017 dengan mengunjungi dua desa di kecamatan Kalanganyar yaitu Desa Kalanganyar dan Sangiang Tanjung.
“Adapun kegiatannya berupa dialog langsung dengan aparat desa, sarasehan dengan masyarakat dan peninjauan lapangan untuk mengumpulkan data-data desa” Ujarnya.
Dalam pemaparannya, jusman mengatakan ada beberapa konsep perubahan yang direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, diantaranya meningkatkan kapasitas aparat desa dan masyarakat dalam pengelolaan administrasi perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, pembentukan peraturan desa dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait permasalahan-permasalahan itu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lebak, H. Ade Sumardi mengatakan bahwa Pemkab Lebak akan segera melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam upaya penyelesaian masalah yang ada di daerah,
“Kami berharap hasil visitasi ini dapat diimlementasikan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat desa” kata Wabup.
Wabup juga mengusulkan kepada para pejabat di Lingkungan Kemenkumham RI, agar memperhatikan keberadaan rumah tahanan di Kabupaten Lebak.
“Keberadaannya di tengah-tengah Kota Rangkasbitung kami rasa sudah tidak layak, kalau bisa tolong itu dipindahkan dan kami siap untuk menyediakan lahannya” Kata Wabup.
Selain persoalan rutan, wabup juga mengusulkan agar Kemenkumkam RI membuat kantor Imigrasi di Kabupaten Lebak untuk itu bertujuan untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat di Lebak, mengingat banyaknya warga Lebak yang mengurus keimigrasian.
“Dengan keberadaan pabrik semen dan tumbuhnya investasi-investasi baru, kedepannya akan banyak warga asing yang perlu penangaan dari imigrasi,” Ujarnya. ( A.Kohar / Jafar )
