Kota Batu, Suara Indonesia-News.Com – Koalisi Masyarakat Sipil Jawa timur (KOMPAK BERSIH) menyatakan pelaksanaan Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) serentak di 19 kota/kabupaten di Jawa Timur yang akan digelar 9 Desember 2015 mendatang diduga rawan dengan praktek politik uang atau money politic . ini salah satunya karena pasal pidana politik uang Dihapus.
Pernyataan itu disampaikan Yasin Effendi coordinator Koalisi masyarakat sipil Jawa Timur (KOMPAK BERSIH), saat ditemui uasai diskusi tentang pemberantasan korupsi di jatim dan mengawal Pilkada jatim Minggu (22/11/2015) di Hotel Pitaloka kota Batu,
Ia juga mengatakan praktek politik uang untuk mempengaruhi kepada calon pemilik masih dinilai efektif menjelang coblosan, yakni tim sukses atau coordinator lapangan akan melakukan berbagai cara yakni salah satunya melakukan serangan fajar.
“kalau dulu untuk mempengaruhi calon pemilih, mereka langsung dengan bagi-bagi sembako, tetapi sekarang pratek tindak pidana pemilu bukan dengan cara itu, mereka sekarang lebih rapi, yaitu mereka melakukan serangan fajar” kata Yasin Effendi
Untuk mewujudkan demokrasi yang bersih dan tranparan yang menjadi harapan masyarakat, Yasin meminta kepada KPU dan Panwaslu, kepolisian untuk bekerja secara professional demi kepentingan bangsa dan Negara.
Menurutnya, Dihapuskannya pasal pidana politik uang, itu akan memberikan keleluasaan kepada para calon kepala daerah untuk melakukan praktik ‘suap’ secara terang-terangan demi meraup suara.
“Praktik ini diyakini akan merusak esensi dari demokrasi yang mengedepankan integritas serta partisipasi publik. KOMPAK BERSIH berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang bebas dari praktik korupsi” terangnya
Diskusi tentang tentang pemebantasan korupsi dan mengawal Pilkada serentak dijatim itu dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, organisasi non pemerintah, diantaranya PUSHAM Surabaya, PUSHAM UBAYA, KONTRAS, FLAC Malang, mahasiswa Unisma, FH Universitas Hang Tuah Surabaya, FH Unair, FH UBAYA, FH Unmuh Surabaya, YLPK Jatim, Walhi Jatim, dan sebagai pemantik diskusi dari berbagai elemen , termasuk LBH Surabaya, MCW Malang, PKY Jawa timur dan KPK RI (Adi wiyono)
