PAMEKASAN, Jumat (20/09/2019) suaraindonesia- news.com – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Pamekasan. Jumat (20/9).
Massa aksi meminta agar pihak DPRD Pamekasan bisa menyampaikan aspirasi mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta.
Kordinator Aksi, Lian Fawahan, menilai, saat ini Ada beberapa kasus besar yang belum dituntaskan dan cenderung mangkrak. Ia menilai, perlu adanya penyadaran dan kontroling terhadap KPK.
“Karena memang kita ketahui KPK di bentuk untuk kontroling terhadap struktur kelembagaan negara untuk membersihkan koruptor di negara ini. Namun demikian dalam tubuh KPK justru yang terjadi adalah tumpang tindih dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya,” terang Lian.
Lian menyebut, dalam UU RI Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 5 menyebutkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya komisi pemberantasan korupsi berasaskan pada lima hal yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.
Masaa aksi langsung ditemui oleh perwakilan DPRD Pamekasan, yaitu Anwari, Ismail, Sahur, dan Hamdi yang merupakan mantan ketua cabang PMII.
“Kami siap menyampaikan aspirasi ini namun segela keputusan tentu bukan wewenang kami,” terang Anwari.
Reporter : May//Ita
Editor : Amin
Publisher : Marisa
