MALUKU UTARA, Senin (9/2) suaraindonesia-news.com – Ketua Nasional Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Indonesia, Jeny Claudya Lumowa yang akrab disapa Bunda Naomi, melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Provinsi Maluku Utara dalam rangka pelaksanaan Program Tahuna, sebuah program penguatan kolaborasi lintas sektor dalam perlindungan perempuan dan anak.
Dalam kunjungan tersebut, TRC PPA Indonesia memberikan penghargaan kepada lima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat polres yang dinilai menunjukkan kinerja luar biasa dalam penanganan kasus-kasus perempuan dan anak, baik dari sisi kecepatan respons, tingkat penyelesaian perkara, maupun pendampingan korban secara berkelanjutan.
“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi kami kepada jajaran Unit PPA Polres yang bekerja dengan hati, cepat, dan berpihak kepada korban, meskipun menghadapi tantangan geografis yang tidak mudah di Maluku Utara,” ujar Jeny Claudya Lumowa kepada suaraindonesia-news.com.
Adapun lima polres penerima penghargaan tersebut, yakni:
- Polres Halmahera Utara, yang menangani 27 kasus dalam enam bulan terakhir, meliputi kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi anak, dengan rata-rata waktu respons kurang dari dua jam.
- Polres Morotai, yang berhasil menuntaskan 19 kasus, termasuk penyelamatan anak dari praktik pekerja anak dan penanganan pelecehan seksual, serta membentuk kelompok pendukung korban di desa-desa terpencil.
- Polresta Tidore, yang menangani 32 kasus dengan tingkat penyelesaian mencapai 90 persen, termasuk upaya pencegahan pernikahan anak dan pendampingan hukum terhadap 15 korban.
- Polres Ternate, yang mengungkap tiga jaringan perdagangan orang dengan korban perempuan dan anak, serta memberikan layanan rehabilitasi kepada 12 korban.
- Polres Halmahera Selatan, yang menangani 21 kasus, termasuk kekerasan seksual terhadap anak dan perlindungan korban bencana melalui program pendampingan berkelanjutan.
Bunda Naomi menegaskan bahwa kinerja unit PPA di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara membutuhkan dedikasi tinggi karena kondisi medan yang sulit dan akses wilayah yang terbatas.
“Wilayah kepulauan membutuhkan kerja ekstra. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa unit-unit PPA ini mampu bekerja responsif, profesional, dan tetap mengedepankan perlindungan hak korban. Ini patut menjadi contoh bagi daerah lain,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa Program Tahuna tidak hanya berfokus pada pemberian penghargaan, tetapi juga bertujuan memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat sipil dalam menciptakan sistem perlindungan perempuan dan anak yang berkelanjutan.
“Melalui Program Tahuna, kami ingin memastikan bahwa upaya perlindungan perempuan dan anak tidak berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi adalah kunci untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan mereka, khususnya di daerah-daerah dengan tantangan geografis yang kompleks,” pungkas Bunda Naomi.
