Sumenep, Suara Indonesia-News.Com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Sumekar Raya (Mahasura), berunjuk rasa ke DPRD Sumenep, Rabu (08/10/14). Mereka datang untuk menolak UU Pilkada secara tidak langsung.
Mereka juga membawa berbagai macam poster, diantaranya bertuliskan, “tolak RUU pilkada tak langsung”, dan Demokrasi 2014 dari DPR oleh DPR untuk DPR”.
“Pilkada tak langsung telah menciderai rakyat. Tolak Undang-undang Pilkada. Belasan bahkan puluhan tahun pemilu langsung diperjuangkan, kenapa sekarang justru dikhianati wakil rakyat,” teriak Bisrie Gie, Korlap aksi.
Sambil berorasi, mereka mengusung ‘keranda mayat’ sebagai simbol matinya demokrasi karena pengesahan Undang-undang Pilkada.
Mereka juga membawa berbagai macam poster, diantaranya bertuliskan, “tolak RUU pilkada tak langsung”, dan Demokrasi 2014 dari DPR oleh DPR untuk DPR”.
Menurut Bisrie, UU Pilkada merupakan cerminan dari kemunduran demokrasi serta merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun. Apalagi tidak ada jaminan DPRD terhindar dari politik uang serta kepentingan politik dalam pilkada tak langsung.
“Akan sangat mudah sekali terjadi praktek suap dan tawar-menawar di kalangan elit politik DPRD. Kami mengutuk keras sikap politik anggota DPRD yang telah berkhianat pada rakyat, dengan mendukung pengesahan UU Pilkada tak langsung,” ujar Bisrie.
Dari itu, Mereka meminta seluruh anggota DPRD Sumenep menolak UU Pilkada, dan membuat surat permohonan kepada Presiden RI agar tidak menandatangani UU Pilkada.
“Kami juga mendesak DPRD Sumenep mengajukan gugatan ke MK untuk membatalkan UU Pilkada,” tandasnya. (zai/lis).
