Tolak Pembangunan Apartemen, Warga Sempur Layangkan Petisi Ke DPRD Kota Bogor

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono.

BOGOR, Rabu (25/04/2018) suaraindonesia-news.com – Penolakan warga Sempur terhadap rencana pembangunan apartemen kali ini dalam bentuk petisi tertulis ke DPRD Kota Bogor, dalam hal ini kepada wakil ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono, Selasa (24/04/2018) kemarin.

Petisi yang mengatasnamakan warga Sempur RW 001 dan RW 002 tersebut, kembali menegaskan alasan penolakan mereka terhadap pembangunan apartemen tiga tower 17-20 lantai oleh PT Dubai Indonesia Investindo di bekas lahan Sempur Park Hotel.

Melalui petisi tersebut, warga Kelurahan Sempur yang diwakili tanda tangan ketua RW masing-masing yakni Ketua RW 001 Edwin Rachman dan Ketua RW 002 Bintang JHS, menyatakan jika rencana pembangunan apartemen berlantai 17-20 ini dinilai dapat menimbulkan dampak negatif, diantaranya kemacetan, prostitusi, dan peredaran narkoba.

“Atas nama warga kami sangat keberatan dan menolak rencana pembangunan apartemen di Sempur karena banyak dampak negatif,” tegas Ketua RW 001, Kelurahan Sempur M. Edwin Rochman, Selasa (24/04/) usai menyampaikan petisinya ke DPRD Kota Bogor.

Menurut Edwin, lokasi yang akan dijadikan apartemen ini berada dekat pemukiman warga dan Taman Sempur. Dampak pembangunan apartemen dipastikan akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga setempat.

“Kami secara tegas menolak karena akan memperparah kemacetan di Taman Sempur dan juga merusak keasrian lingkungan dan hilangnya ruang terbuka hijau,” tuturnya.

Sementara Wakil ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono S.Hut, MM mengatakan dengan adanya petisi dari warga RW 001 dan RW 002 ini, dirinya sudah memberikan disposisi kepada komisi yang membidanginya.

“Nanti komisi yang membidangi ini akan membahasnya dan memanggil pihak pihak yang berkaitan dengan ini, baik itu dari unsur pemerintahan kota bogor, pengembang dan masyarakat sekitarnya,” kata Heri.

Ditambahkan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor dari Fraksi Golkar ini, jika nantinya saat dipanggil tidak ada titik terangnya, maka sebagusnya pembangunan tersebut dihentikan, karena setiap yang dipaksakan itu tidak bagus ungkapnya.

“Seharusnya sebelum kepengurasan perizinan, pengembang seharusnya terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada warga, dan pengembang juga harus menampung pendapat masyarakat sehingga ada titik temu antara masyarakat dengan pengembang,” pungkasnya.

Reporter : Iran G Hasibuan
Editor : Amin
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here