Tolak Istri Bupati Sumenep Dijajaran Komisaris, Mahasiswa Demo Bank BPRS

Puluhan Mahasiswa Yang Tergabung Dalam FKMS Saat Menggelar Aksi Demo di Depan Kantor Bank BPRS di Jalan Trunojoyo Sumenep, Madura, Jawa Timur

SUMENEP, Senin (5/2/2018) suaraindonesia-news.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS), Menggelar aksi demo Ke kantor Bank BPRS di jalan Trunojoyo, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin (5/2).

Kedatangan Mahasiswa ke kantor Bank BPRS tersebut menuntut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang pengangkatan istri bupati Sumenep yakni Nur Fitriana Busyro menjadi komisaris Bank BPRS milik badan usaha pemerintah daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep itu.

“Direktur utama Bank BPRS harus fokus pada menejemen BPRS, jangan selalu sibuk ngurusin istri bupati,” Teriak Sutrisno orator Aksi dari FKMS tersebut di Depan Kantor BPRS.

Selain itu tuntutan mahasiswa FKMS tersebut tidak hanya demikian, melainkan, DPRD harus mengeluarkan rekomindasi kepada Bupati untuk mencabut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

Mahasiswa aksi jalan kaki dimulai dari arah selatan menuju kantor Bank BPRS dengan membawa sejumlah poster yang bertuliskan “Istri bupati jadi komisaris pantaskah???, Selamatkan BUMD dari nepotisme.”

Baca Juga: Ulurkan Tangan Anda Melalui Suara Indonesia Grup ‘Peduli’, Guru yang Dianiaya Muridnya Hingga Meninggal – 

Menurutnya, diangkatnya istri bupati tidak lain Nurfitriana sebagai komisaris Bank BPRS sangat tidak pantas, Sebab, berdasarkan pada informasi yang beredar salah satunya syarat menjadi komisaris/ Dewan pengawas di poin F berijazah paling rendah strata S1.

“Ternyata, diperkuat dengan adanya informasi yang mengatakan bahwa istri bupati ibu fitri itu lulusan D3 Kepariwisataan. ini sangat tidak pantas,” Teriak Agus wahyudi korlap aksi.

Bahkan, Berdasarkan pada peraturan permendagri nomer 94 tahun 2017. Pasal 20 dan pasal 21 ayat (2) poin a memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.

“Dari pasal-pasal yang ada ini sudah jelas, Bahwa, istri bupati tidak pantas menjabat sebagai komisaris Bank BPRS,” Tegasnya.

Sementara Direktur Bank BPRS Novi Sujatmiko, saat menemui para mahasiswa tersebut menjelaskan, Pengangkatan Nurrfitriana busryo (red-istri bupati), itu sudah berdasarkan pada ketentuan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Pantas tidaknya, Keputusan Nurfitriana istri bupati menjadi Komisaris Bank BPRS itu mengacu pada OJK, itu sudah diuji keseluruhan layak tidaknya menjabat komisaris, termasuk administrasi,” Katanya.

Reporter : Fajar
Editor : Amin
Publisher : Tolak Imam


Warning: A non-numeric value encountered in /home/suaraindonesia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here