SUMENEP, Selasa (27/01) suaraindonesia-news.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Sumenep menyatakan kekecewaannya terhadap Polres Sumenep terkait penundaan audiensi mengenai dugaan praktik mafia BBM solar bersubsidi.
Kekecewaan tersebut muncul lantaran audiensi yang telah dijadwalkan sebelumnya dinilai berulang kali mengalami penundaan. TMI menilai kondisi ini menimbulkan tanda tanya atas komitmen Polres Sumenep dalam menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan petani dan nelayan.
Sekretaris TMI Sumenep, Wawan, S.E., mengatakan bahwa pihak kepolisian telah melakukan penjadwalan ulang audiensi sebanyak dua kali. Awalnya, pertemuan dijadwalkan berlangsung pada 16 Januari, kemudian ditunda dan dijadwalkan ulang pada 27 Januari atas permintaan pihak Polres Sumenep.
“Jadwal 27 Januari itu merupakan permintaan dari pihak Polres sendiri. Namun kemudian kembali diminta untuk diundur. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi kami, apakah Polres memang tidak bersedia menerima audiensi dari TMI,” ujar Wawan.
Ia menduga ketidakpastian jadwal audiensi tersebut mencerminkan belum adanya kesiapan dari Polres Sumenep dalam memberikan penjelasan terkait tuntutan TMI mengenai pemberantasan dugaan mafia BBM solar bersubsidi.
“Kami hanya ingin persoalan ini menjadi terang benderang,” katanya.
Selain persoalan penundaan audiensi, TMI Sumenep juga menyoroti rumor yang berkembang di tengah masyarakat mengenai dugaan keterlibatan oknum internal kepolisian dalam praktik mafia solar bersubsidi. Menurut Wawan, isu tersebut perlu segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi yang berlarut-larut.
“Kami menyoroti adanya rumor yang menyebut dugaan keterlibatan Kasatreskrim Polres Sumenep dalam pusaran mafia solar. Kami meminta oknum yang disebut-sebut tersebut segera memberikan klarifikasi,” tegasnya.
Wawan menegaskan, TMI Sumenep tetap berkomitmen mengawal kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi hingga tuntas. Ia memastikan organisasinya tidak akan mundur meski menghadapi tekanan maupun berbagai isu yang berkembang.
“Kami tegaskan TMI tetap solid dan berkomitmen mengawal kasus ini. Kami tidak terpengaruh oleh isu pengkondisian atau upaya melemahkan gerakan TMI, terlebih persoalan ini menyangkut kepentingan banyak pihak, terutama petani dan nelayan,” ujarnya.
Bahkan, TMI Sumenep menyatakan akan menempuh langkah lanjutan apabila jalur audiensi terus mengalami kebuntuan.
“Jika tidak ada kejelasan, kami siap mengambil langkah yang lebih tegas, termasuk mengepung Mapolres Sumenep,” kata Wawan.
Diketahui, persoalan ini bermula dari temuan TMI terkait dugaan praktik mafia BBM solar bersubsidi yang diduga menggunakan barcode milik nelayan dan petani. Praktik tersebut dinilai sangat merugikan sektor produksi pangan di Kabupaten Sumenep.
TMI Sumenep telah mendesak aparat penegak hukum (APH), baik di tingkat Polres Sumenep maupun Polda Jawa Timur, untuk mengusut tuntas dugaan praktik tersebut secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu. TMI juga meminta agar apabila terbukti ada oknum anggota kepolisian yang terlibat, segera diambil tindakan tegas demi menjaga nama baik institusi Polri.
Terkait alasan penundaan audiensi, Wawan menyebut pihak Polres Sumenep melalui perwakilan bernama Ratih menyampaikan bahwa penundaan dilakukan karena adanya kegiatan internal kepolisian. Namun, menurut TMI, alasan tersebut dinilai janggal, mengingat pada tanggal yang sama beredar informasi bahwa oknum Polres Sumenep yang diduga terlibat sebagai aktor utama mafia solar bersubsidi tengah dipanggil oleh Kapolda Jawa Timur.
