Tingkatkan Rekrutmen dan Kepatuhan Badan Usaha, BPJS Kesehatan Gandeng Stakeholder

oleh -43 views
BPJS Kesehatan saat mengadakan forum koordinasi dengan stakeholder.

NIAS, Sabtu (3/4/2021) suaraindonesia-news.com – Tingkatkan rekrutmen dan kepatuhan badan usaha, BPJS Kesehatan gandeng Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Dinas Ketenagakerjaan dan UKM Kabupaten Nias serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM – PPTSP) Kabupaten Nias.

Kerja sama ini digelar dalam kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Kabupaten Nias Tahun 2021 yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gunungsitoli.

Kajari Gunungsitoli, Futin Helena Laoli mendorong seluruh peserta forum mengedepankan pemeriksaan bersama dengan pengawas di Dinas Ketenagakerjaan.

Menurutnya, meningkatnya angka kepatuhan badan usaha di Kabupaten Nias tidak terlepas dari komunikasi dan koordinasi yang baik antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Ketenagakerjaan. Di sisi lain Kajari Gunungsitoli juga mengimbau Dinas Perizinan tetap memperhatikan badan usaha yang mengurus perizin untuk memenuhi hak pekerja menjadi peserta JKN-KIS, dengan tetap mengedepankan asas kemudahan dalam berusaha.

“Melakukan kunjungan pemeriksaan merupakan salah satu cara yang efektif dalam upaya penegakan kepatuhan. Untuk itu tingkatkan sinergitas tugas dari masing-masing peserta, begitu juga kami Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, siap menjalankan tugas kami dalam skema JKN-KIS,” tuturnya saat membuka forum.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kepatuhan badan usaha ini berpengaruh besar dalam pemenuhan hak jaminan kesehatan yang berkualitas. Menurutnya Universal Health Coverage (UHC) hanya akan dapat terwujud seiring dengan meningkatnya angka kepatuhan dalam skema JKN-KIS. Ia juga menambahkan, muara dari kepatuhan badan usaha ini salah satunya adalah meningkatnya kualitas layanan kesehatan.

“Patuh mendaftar, patuh menyampaikan data, dan patuh membayar iuran secara rutin dan tepat waktu adalah bentuk kepatuhan badan usaha dalam skema JKN-KIS. Penegakan kepatuhan ini merupakan upaya mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Sehingga setiap orang mendapatkan pemenuhan hak dasarnya yaitu hak jaminan kesehatan,” tegasnya.

Dalam paparan materi yang disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli, Mahyuddin menyampaikan pihaknya secara aktif berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan UKM, Dinas PM-PPTSP, dalam mengedukasi dan proses kepatuhan bagi badan usaha yang tidak menjalankan kewajibannya.

“Sampai dengan Februari 2021, terdapat 7 badan usaha potensial yang dikunjungi oleh BPJS Kesehatan. Dari kunjungan tersebut masih ada badan usaha yang belum patuh mendaftarkan pekerjanya dan belum memberikan data secara benar dan lengkap. Atas ketidakpatuhan ini akan kami tindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Disnaker Kabupaten Nias untuk segera melakukan kunjungan bersama ke badan usaha tidak patuh tersebut,” tuturnya.

Lebih lanjut Mahyuddin menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan upaya kepatuhan melalui sosialisasi badan usaha, canvassing badan usaha, kunjungan bersama atau Join Inseption, memberikan informasi langsung dan tidak langsung melalui media massa, dan menjalankan sanksi kepada badan usaha.

“Melalui forum ini kami berharap tercipta sinergitas kepatuhan khusunya dalam penegakan sanksi bagi badan usaha yang tidak patuh, dengan memperhatikan hak jaminan kesehatan pekerja dan kemudahan berusaha,” tutupnya.

Reporter : Topan
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *