Tidak Transparan, Kades Reugemuk Pantai Labu Diduga Korupsi ADD Tahun 2024

oleh -37 views
Foto: Proyek pekerjaan pembangunan bantaran sungai dan normalisasi muara menggunakan ADD Tahun 2024 di Dusun 3 Desa Reugemuk, Pantai Labu, Deli Serdang yang diduga sarat korupsi. (Foto: M. Habil Syah/SI).

DELI SERDANG, Senin (03/06) suaraindonesia-news.com – Proyek pekerjaan pembangunan bantaran sungai dan normalisasi muara yang menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2024 yang berada di Dusun 3 Desa Reugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang diduga sarat dengan tindak pidana korupsi.

Proyek pekerjaan dimaksud berada di pesisir pantai di Kecamatan yang masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai nelayan.

Salah seorang warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi pekerjaan proyek tersebut menegaskan bahwa hasil dari pembangunan proyek itu terlihat tidak ada manfaatnya bagi warga sekitar.

“Pembangunan yang menggunakan Anggaran Dana Desa tersebut, saya melihat tidak ada manfaatnya bagi warga sekitar, karena tidak tepat sasaran dan dugaan saya Kades Reugemuk menyelewengkan anggaran ADD dan telah melakukan mark-up pada anggaran tersebut”, ucap warga yang namanya enggan untuk ditulis awak media.

Ia menduga setiap penggunaan ADD yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat yang digunakan Kades Reugemuk tanpa mengikutsertakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) disetiap pekerjaan Inprastruktur Desa.

“Pekerjaan proyek pembangunan bantaran sungai dan normalisasi muara di Dusun 3 Desa Reugemuk hal yang percuma dikerjakan, karena kalau terjadi air pasang dari laut tetap saja kami mengalami banjir, sudah pasti lumpur lumpur dari laut akan terbawa air pasang, itu sama saja pekerjaan yang sia sia dan buang anggaran saja, apalagi setiap pekerjaan di Desa ini tidak diikutsertakan TPK nya”, ketus warga lagi.

Untuk diketahui, Proyek pembangunan bantaran sungai dan normalisasi muara di Desa Reugemuk Pantai Labu itu memakan anggaran kurang lebih Rp. 69.511.959 juta, dengan menggunakan bahan bambu dan penimbunan dilakukan menggunakan Eskavator dengan mengambil pasir laut dan tanah lumpur dari pesisir pantai dilokasi.

Baca Juga: LPA Deli Serdang Dukung Mahasiswa USU Giat “Aksi Peduli Anak Disabilitas”

Informasi yang dihimpun awak media, fakta dilapangan papan Informasi proyek dan besaran anggaran yang dibuat di papan informasi dan berapa hari kerja tertulis anggarannya sebesar Rp.43.000.000 juta dan tertera dalam Papan Informasi masa hari kerja 10 Hari Kerja, tapi 6 hari kerja sudah selesaikan, kalau dihitung hitung pekerjaan pembangunan pembuatan bantaran sungai dan normalisasi muara hanya menghabiskan anggaran kurang lebih Rp.30 Juta, hal ini juga disampaikan warga lainnya yang meminta namanya tidak ditulis.

Berdasarkan informasi dan fakta dilapangan yang dihimpun awak media, ditemukan ketidaksesuaian anggaran yang tertera di papan informasi di Kantor Desa dengan anggaran yang tertera di papan Informasi lokasi pekerjaan yang menggunakan ADD Tahun 2024.

Pada papan Informasi yang ada Di Kantor Desa Reugemuk pekerjaan pembangunan bantaran sungai dan normalisasi muara tertera sebesar Rp.69.511.959 Juta, sedangkan pada papan informasi di lokasi Pekerjaan tertulis sebesar Rp.43.000.000 Juta dengan masa kerja selama 10 hari, namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, pekerjaan tersebut di selesaikan dalam waktu 6 Hari masa kerja.

Dengan tidak adanya transparansi Kepala Desa dalam penggunaan ADD tahun 2024, warga Desa Reugemuk mengaku sudah tidak percaya lagi dengan Kepala Desa, dan pengakuan dari warga sudah menandatangani surat mosi tidak percaya atas kepemimpinan Mulyadi sebagai Kepala Desa Reugemuk, bahkan warga sudah mengirimkan surat mosi tidak percaya itu ke dinas terkait.

“Kami sudah membuat surat mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Kades yang sekarang, ada ratusan tanda tangan warga dan sudah kami layangkan Ke Camat dan Dinas PMD Deli Serdang, isinya kami meminta supaya segera menonaktifkan Kades Reugemuk yang kami duga Kades banyak melakukan tidak transparan dalam mengelola ADD”, sebut warga itu.

Warga sangat berharap pihak aparat penegak hukum (APH) untuk memeriksa dan apabila ditemukannya kejanggalan dalam penggunaan ADD agar segera ditindaklanjuti agar proses hukumnya bisa berjalan dengan segera.

Sementara itu, terpisah Kepala Desa Reugemuk Mulyadi ketika dikonfirmasi saat berada dikediamannya, menjelaskan bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp.69.511.959 Juta dipotong pajak menjadi Rp.58.000.000 Juta.

“Anggaran itu dipotong pajak jumlahnya Rp.58.000.000 juta dan dipotong pajak lagi sehingga menjadi Rp.43.000.000 Juta,” jelas Adi Walet panggilan Kades Reugemuk ini.

Anggaran pembangunan pembuatan bantaran sungai dan normalisasi muara dipotong sebanyak 2 kali, banyak publik menjadi heran, dan ketika dikonfirmasi terkait lama masa pengerjaan pada laporan di papan informasi proyek yang tertulis 10 hari kerja tapi praktek dilapangan yang dihimpun awak media informasi dari masyarakat sekitar bantaran sungai hanya 6 hari kerja Adi Walet hanya bisa bungkam dan tak bisa menjelaskannya kepada awak media.

Reporter: M. Habil Syah
Editor: Amin
Publisher: Eka Putri

Tinggalkan Balasan