Terkait Penambangan dan Penebangan Ilegal, Pengamat Hukum: Pelaku Dapat Dijerat Pasal Berlapis

oleh -73 views
Lokasi Penambangan batu dan penebangan hutan di Dusun I, Desa Manumpak B, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, yang diduga melibatkan PT Adiguna Makmur, pemerintahan desa dan kecamatan setempat.(Foto : M. Habil Syah/SI)

DELI SERDANG, Selasa (07/07/2020) suaraindonesia-news.com – Penambangan batu dan penebangan hutan di Dusun I, Desa Manumpak B, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, yang diduga melibatkan PT Adiguna Makmur, pemerintahan desa dan kecamatan setempat terus bergulir.

Dalam perkembangannya, praktik penambangan dan dugaan penebangan tanpa izi tersebut sudah diselidiki polisi, baik Unit IV Subdit IV/Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) maupun Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Deli Serdang.

Dalam penanganan kasus itu, pengamat hukum Sumatera Utara (Sumut), Rinto Maha yang dimintai keterangannya oleh wartawan, Senin (6/7/) semalam menerangkan, pelaku penambangan dan penebangan ilegal tersebut bisa dijerat pasal berlapis, yakni Undang-Undang (UU) Lingkungan Hidup dan UU Tindak Pidana Korupsi (TPK).

“Penyelidikan kasus tambang ilegal bisa displit menjadi dua. Pertama, pidana lingkungan hidup dan kedua kerugian negara secara terstruktur akibat penambangan itu. Baik kerugian negara dalam pendapatan asli daerah (PAD) dan kerugian negara dalam eksploitasi hasil tambangnya. Untuk meningkatkan kasus ini menjadi penyidikan, tidaklah sulit. Mau pakai UU Lingkungan hidup dan UU Tindak Pidana Korupsi, bisa semua,” sebutnya.

Bahkan, sambung pengacara yang selalu mengikuti di sidang-sidang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, kasus tersebut bisa diambil oleh kejaksaan, selaku pengacara negara.

“Asintel Kejatisu dan Aspidsus, mereka pengacara negara. Sangat berwenang melindungi aset negara. Mereka bisa ambil alih jika masih lidik (penyelidikan),” imbuhnya.

Lanjutnya, kalau menyangkut aset (lahan hutan lindung atau aset tanah negara), maka seyogyanya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) harus turun tangan, tanpa dibuatkan delik aduan.

“Karena ini bersifat delik umum dan pengacara negara wajib melindungi aset negara. Supervisinya Kejatisu, jadi penyidik kepolisian diawasi mereka. Ingat, polisi itu alat penindak bukan pengacara negara. Yang tugasnya melindungi aset negara adalah jaksa,” bebernya.

Ditanya, siapa saja yang harus bertanggungjawab dan menjalani proses hukum, apakah termasuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Deli Serdang dan Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan, Rinto yang menjadi kuasa hukum sejumlah anggota DPRD Sumut dalam pusaran kasus suap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut itu, menegaskan siapapun yang menerbitkan izin kepada perusahaan dan oknum-oknum untuk mengeruk hasil bumi tersebut mesti diperiksa dan dimintai keterangan.

“Siapa yang terbitkan izin penambangan harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban, baik UU Lingkungan Hidup dan UU TPK,” pungkasnya.

Terpisah, Kabid Hukum dan Advokasi Pembela Lingkungan Hidup, Rohdalahi Subhi Purba SH kepada sejumlah wartawan, Selasa (07/07) menyebutkan pada prinsipnya setiap usaha Pertambangan mineral dari alam, baik itu Emas, Batu Rara, Timah, Batu, Pasir, Tanah uruk dan lainnya haruslah memiliki izin usaha Pertambangan, sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan.

Dan apabila tidak memiliki izin akan tetapi melakukan Penambangan maka dapat dipidana sebagaimana Pasal 158 dengan ancaman 5 tahun penjara. Begitu juga jika ternyata dalam hal melakukan Penambangan telah melakukan Perusakan atau Perambahan Hutan, maka pelaku bisa dijerat dengan UU RI Nomor 41/1999 tentang hutan pada Pasal 78 ayat 3, dengan ancaman 10 tahun penjara.

Pada prinsipnya juga penyidik dalam perkara Pertambangan atau Perusakan Hutan selain Polri juga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pada Dinas terkait yakni Dinas Pertambangan dan Kehutanan, jika memang Penambangan telah secara terang-terangan, maka wajib diperiksa izin-izinnya. Kadang banyak terjadi memang memiliki izin akan tetapi izin yang diberikan tidak sesaui dengan areal Penambangan yang diberikan izinnya

“Maka harus diperiksa secara masif, karena lingkungan yang sehat, Hutan, Pertambangan adalah hak anak cucu kita. Apalagi akhir-akhir ini Pemerintah Pusat telah melarang/menunda bagi Provinsi untuk menerbitkan izin tambang untuk sementara waktu. Serta jika memang perbuatan tambang ilegal tersebut dilakukan oleh Perusahaan maka bisa juga dibubarkan badan hukumnya. Yang jelas, siapa-siapa yang terkait harus mempertangung jawabkan perbuatannya,” tegas Rohdalahi Subhi Purba SH.

Reporter : M. Habil Syah
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *