Terkait Pemberian Bingkisan Berisi Atribut Kristen, Komisi IV DPRD Sumenep Akan Panggil Kembali Kadisdik

Kiri, Moh. Sadik, Kadisdik Sumenep, Kanan, Moh. Subaidi, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep

Reporter : Jar

SUMENEP, Rabu (8/3/2017) suaraindonesia-news.com – Kasus penyebaran bingkisan yang berisi atribut dan ajaran Kristen ke sejumlah Sekolah di Sumenep, Madura, Jawa Timur, nampakanya masih belum selesai. Buktinya Komisi IV DPRD Sumenep berencana akan kembali memanggil Dinas Pendidikan setempat untuk meminta tindak lanjut dari kasus tersebut.

“Sebelumnya kami (Komisi IV DPRD Sumenep, red) sudah memanggil Dinas Pendidikan untuk mempertanyakan kasus tersebut. Dalam pertemuan tersebut, kami merekomendasikan agar Dinas Pendidikan segera menuntaskan kasus penyebaran atribut dan ajaran Kristen ke Sekolah Dasar (SD) dan SMP yang terjadi beberapa waktu lalu,” kata Moh. Subaidi, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Rabu (8/3).

Lanjut Subaidi, setelah mendengar informasi terkait penyebaran atribut dan ajaran Kristen kepada para siswa SD dan SMP, kami menilai kejadian tersebut juga merupakan bagian tanggungjawab Dinas Pendidikan.

”Komisi IV juga sudah meminta agar dalam kejadian ini, Dinas Pendidiakn jangan diam dan harus menekan DHC 45 dan Yayasan Sejahtera Bangsa Mulia (YSBM) untuk bertanggungjawab,” tegas Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Ia menjelaskan, dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut, Dinas Pendidikan berdalih jika pengurus DHC 45 merupakan mantan kepala Dinas, seperti yakni H. Nasir Ketua DHC 45 (Mantan Kadisparbudpora Sumenep, red) H. Moh. Rais (Mantan Kadis Pendidikan Sumenep, red) dan H. Insan Kamil (Purnawirawan polisi, red) yang pada saat ini menjabat sebagai Sekretaris DHC 45.

“Kepala Disdik tidak menaruh curiga, karena pengurus DHC merupakan mantan kepala Dinas pendidikan, mantan Kepala Disparbudpora dan Purnawirawan Polisi. Jadi dia (Kepala Disdik, red) berdalih tidak melakukan pengawasan, karena tidak mungkin ada penyimpangan. Akan tetapi kami akan memanggil kembali Kepala Dinas Pendidikan,” terang Ketua Fraksi PPP DPRD Sumenep ini.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Sadik mengatakan, pihaknya telah meminta DHC 45 sebagai penyelenggara bertanggungjawab dalam kejadian tersebut. Bahkan DHC 45 juga dinilai menyalahgunakan rekomendasi yang telah dikeluarkannya.

“Saat pengurus DHC 45 meminta surat rekomendasi, mereka menerangkan jika bingkisan yang akan dibagikan kepada para siswa hanya berisi alat-alat sekolah seperti buku, pensil dan penggaris. Tapi yang terjadi, bingkisan itu ternyata juga berisi atribut dan buku kristen,” terangnya.

Seperti diberitakan, kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan oleh DHC 45 Sumenep bersama yayasan SBM di sejumlah sekolah mendapat kecaman dari masyarakat muslim Sumenep dan meminta aparat kepolisian menarik semua bingkisan yang telah disebarkan.. Pasalnya, bingkisan gratis yang diberikan pada siswa ternyata berisi atribut kristen dan meresahkan wali murid.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here