Terkait Larangan Penggarapan Lahan HGU PT. CA, Pemkab Abdya Minta Keuchik Tidak Latah

oleh -59 views
Para Camat, Keuchik dan tokoh masyarakat saat menghadiri rapat sosialisasi himbauan Forkopimkab di Kecamatan Babahrot.

ABDYA, Jumat (16/7/2021) suaraindonesia-news.com – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimkab) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melakukan sosialisasi tentang larangan pemanfaatan lahan Eks HGU PT. Cemerlang Abadi (CA) yang terletak di Gampong Cot Seumantok, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten setempat.

Acara tersebut dilaksanakan dikantor Camat Bahbarot dihadiri oleh Asisten Pemerintahan setdakab Amrizal S. Sos, Kepala Kantor Pertanahan Abdya Zulkhaidir SE, MM, Kapolres AKBP Muhammad Nasution, SIK diwakili Satreskrim AKP Erjan Dasmi STP, Anggota DPRK Anton Sumarno SE, Perwakilan Kajari, Perwakilan Dandim 0110/Abdya, Kabag Pem Rizal, Para Camat, Keuchik serta Tokoh masyarakat setempat.

Asisten Pemerintahan setdakab Abdya, Amrizal S. Sos dalam sambutannya mengatakan, bahwa lahan HGU PT Cemerlang Abadi adalah lahan negara yang sudah ada hak milik nya, dan sudah dikeluarkan hak guna usaha beda dengan lahan negara yang tidak dikuasai.

Selanjutnya, kata Amrizal, Persoalan HGU PT Cemerlang Abadi, pemerintah daerah beserta DPRK sudah berjuang sejak beberapa tahun yang lalu, sehingga sampai sekarang masih dalam sengketa hukum.

“Jadi diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat harap menunggu dan bersabar tidak boleh merambah dan menggarap lahan HGU PT. CA yang ada sekarang, karena masih dalam proses hukum,” pintanya.

Dalam hal tersebut, ia meminta agar jangan sampai terpengaruh oleh sekelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga nanti terprovokasi beramai-ramai untuk menggarap lahan PT CA, sedangkan status lahan tersebut masih dalam proses hukum.

“Jadi kami harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat sekali lagi mohon bersabar dan tidak menggarap lahan HGU PT CA,” sebutnya.

Sementara itu, Kapolres Abdya AKBP Muhammad Nasution, SIK melalui Kasat Reskrim AKP Erjan Dasmi STP menjelaskan, tujuan kita kumpulkan Camat dan Keuchik hari ini meneruskan himbauan apa yang harus kita informasikan kepada masyarakat.

“Kita ini adalah pemerintahan yang sah baik ditingkat Bupati maupun ditingkat Desa dan persolan ini adalah tanggung jawab kita semua, jangan kita sendiri yang ikut-ikutan,” terangnya.

“Ada oknum Keuchik yang ikut-ikutan takutnya tidak kebagian lahan, jangan seperti itu, kita ini aparatur pemerintah, tugasnya melayani masyarakat bukan untuk kepentingan sendiri, semua ada aturan yang harus diikuti tidak serta merta hanya untuk kepentingan diri sendiri,” ujarnya lagi.

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang berjuang dan menunggu proses hukum, semua ada mekanismenya dan itu perlu waktu, perlu kita ambil langkah-langkah persuasif terhadap keadaan ini.

“Jika kita biarkan, kedepan konflik sosial sangat besar. Maka kita mohon bersabar dan menunggu waktunya. Ini yang saya harapkan kepada seluruh Camat dan keuchik-keuchik,dan tolong diinformasikan kepada masyarakatnya. Pihak kepolisian belum lagi mengambil langkah-langkah penegakan hukumnya. Masih melakukan pencegahan dulu, kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dalam hal penanganan permasalahan ini,” harapnya.

Sambungnya, Lahan itu tidak bisa dikatakan milik PT. CA dan juga tidak bisa dibilang milik pemerintah karena proses hukum nya sedang berjalan, namun ada sekelompok masyarakat untuk mengambil keuntungan disini dan mengajak masyarakatnya memberi informasi yang salah kepada masyarakat.

“Terus terang saya katakan keuchik jangan Latah, Keuchik adalah unsur pemerintahan yang kecil ditingkat bawah dan berhubungan langsung dengan masyarakatnya, karena ada bahasa yang saya dengar, orang lain sudah mulai kami takut ketinggalan pak, itu sudah salah, seharusnya keuchik lah yang menyampaikan kepada masyarakat nya jangan ikut terlibat, ini malah ikut serta,” tegas Erjan.

Lebih lanjut, kata Erjan, informasi-informasi seperti ini harus disampaikan dan keuchik juga harus tau walaupun kita tau permasalahan PT. CA dari dulu begitu-begitu terus. Karena apa, keputusan untuk pemerintah dalam hal mengambil langkah, mengambil kebijakan itu belum bisa, bukan tidak dibagi.

“Intinya di pasal 55 disebutkan, setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki atau menguasai lahan perkebunan, CA itu lahan perkebunan bukan lahan yang tidak pernah dikuasai,” pungkasnya.

Reporter : Nazli
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *