Terkait Kendala Penerbitan Sertifikat Eks HGB, Ini Kata Kakan BPN Kota Bogor

oleh -102 views
Kepala BPN Kota Bogor, Ery Juliani Pasoreh (tengah) saat memberikan keterangan kepada wartawan. Selasa (8/9/2020).

BOGOR, Selasa (08/09/2020) suaraindonesia-news.com – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan bagian dari program Presiden Joko Widodo yaitu Nawa Cita. Dimana hingga tahun 2025 Presiden Joko Widodo menargetkan penerbitan lima juta sertifikat di seluruh Indonesia.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program untuk mencapai target tersebut. PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum bersertifikat ataupun sudah bersertifikat dalam suatu wilayah. Untuk mencapai target tersebut, setiap tahunya Kota dan Kabupatendi seluruh Indonesia diberi target sertifikasi tanah.

Hanya saja, program ini bukan tanpa kendala.

Kepala Badan Pertanahan Negara (Kakan BPN) Kota Bogor, Ery Juliani Pasoreh menyampaikan, status yuridis sebuah bidang tanah dapat dikelompokkan menjadi K1, K2, K3 dan K4.

“K1 artinya tanah tersebut statusnya clean dan clear sehingga dapat diterbitkan sertipikat. K2 artinya status tanah tersebut sengketa sehingga hanya dicatat dalam buku tanah,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (08/09).

Sementara, K3 artinya status subyek tanahnya belum memenuhi syarat sehingga hanya dicatat dalam daftar tanah, dan K4 artinya tanah tersebut sudah memiliki sertipikat namun perlu perbaikan informasi pada peta tambahnya.

Terkait permasalahan belum terbitnya sebahagian sertifikat yang sudah diajukan pada tahun 2018 kata Ery, karena datanya belum lengkap.

“Permasalahan belum dicetaknya yang di Kelurahan Bondongan itu, karena kurang syarat dari pemohon, yang disana itu termasuk K3,” tuturnya.

Menurutnya, tanah yang dimohonkan masyarakat tersebut adalah bekas tanah negara (eks HGB) yang diduduki masyarakat sehingga masuk kepada Kepres nomor 32 tahun 1979, antara lain harus ada riwayat penguasaannya sampai riwayat penghuni atau sekarang pemohon.

Jika riwayat penguasaannya terputus, maka berlakulah surat edaran Kanwil BPN Jabar tahun 2009, 2011, yakni harus diumumkan untuk memenuhi azas publisitas terkait kepentingan bekas pemegang hak.

“Jadi sekarang ini, karena riwayat penguasaannya terputus, maka untuk memenuhi persyaratan nya, maka pemohon harus melakukan pengumuman di media selama 1 bulan untuk memenuhi azas publisitas terkait kepentingan bekas pemegang hak, apabila sudah terpenuhi, maka BPN akan segera mencetak sertifikat,” terangnya.

Reporter : Iran G Hasibuan
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *