Terkait Keluarnya Perbup Baru, Begini Komentar Ketua Pengusaha Hiburan Pamekasan

oleh
Ketua Himpunan Pengusaha Hiburan Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Agus Sujarwadi

PAMEKASAN, Selasa (6/2/2018) suaraindonesia.news.com – Ketua Himpunan Pengusaha Hiburan Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Agus Sujarwadi, yang berencana akan membuka kembali tempat hiburan karaoke yang sempat ditutup, akhirnya menunda.

Pasalnya, penundaan tersebut terkait adanya Perbub baru yang keluar secara tiba-tiba yang harus dipenuhi oleh para pengusaha hiburan di Pamekasan, yakni perbup baru No.7 tahun 2018.

“Sebelumnya, Pemkab Pamekasan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) pada hari Jumat kemarin mengumpulkan semua pengusaha tempat hiburan terkait adanya Perbup yang baru,” kata Agus Sujarwadi. Senin (5/2) Kemarin.

Menurutnya, dalam Perbup baru tersebut disebutkan bahwa setiap tempat hiburan harus tersedia cctv dan pintu kaca harus putih terang (bening), sebelumnya hanya separuh.

“Termasuk juga saklar harus ada diluar semuanya sekarang,” ujarnya yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Pamekasan itu.

Saat ini pihaknya berencana akan membuka tempat hiburan itu sekitar tanggal 17 Februari mendatang, untuk bisa memenuhi sesuai dengan apa yang ada didalam Perbub yang baru tersebut.

Baca Juga: Warga Desa Bicorong Pamekasan Tewas Setelah Jatuh dari Pohon Kelapa 

Sementara itu disisi lain, Ketua pengusaha hiburan tersebut juga mengumpulkan para pemandu karaoke yang berjumlah 86 orang.

Dalam keterangannya, para pemandu karaoke juga sepakat dan siap untuk bekerja kembali ke profesinya walaupun dengan segala macam persyaratan agar tidak terjadi polemik.

“Kami siap memenuhi peraturan yang telah disepakati, malah dengan aturan yang baru itu kami nantinya bisa bekerja dengan tenang,” jelas Vita (27) salah satu pemandu karaoke yang mengenakan busana muslim.

Reporter : May-Ita
Editor : Amin
Publisher : Tolak Imam

One thought on “Terkait Keluarnya Perbup Baru, Begini Komentar Ketua Pengusaha Hiburan Pamekasan

  1. Pemerintah daerah dan masyarakat harus diberikan pendidikan hukum tata negara yang benar.

    Keberadaan peraturan bupati itu bagian dari sistem peraturan perundang undangan yang tidak bisa ditawar tawar lagi, norma hukum itu menjadi wajib dilaksanakan dan beraifat mengikat. Sudah tidak bisa dirubah kecuali diamandemen/diganti.
    Penegak perda (satpol PP) sepatutnya tidak memberi toleransi kepada pelanggaran yang terjadi. Semangat pemerintah daerah dalam menata daerah di bumi gerbangsalam ini haruslah merepresentasi nilai/norma hukum penegakan syariah.
    Saatnya jihat konstitusi oleh eksekutif, legeslatif dan yudisial diwujudkan sebagai perwujudan wakil konstituennya yang bersama sama menegakkan syariat islam di bumi gerbang salam, ditangan beliaulah para bupati dan dewan terhormat daerah kita ditata dalam bingkai penerintahan yang good goverment. Aamiin….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *