ACEH UTARA, Selasa (08/07) suaraindonesia-news.com – Publik menilai banyak persoalan Aceh Utara melilit, mengambang dan berpusar ditempat, bahkan tidak sedikit program pemerintah yang mengalami stagnasi pada pemerintahan baru kali ini. Julukan Aceh Utara bangkit yang digembar gemborkan oleh Bupati dikecam sebagai omon-omon.
Penilaian public, Jilid sampul Pemerintah Aceh Utara selalu rapi dan berseri, mereka hebat bukan karena memenangkan karyanya, akan tetapi mereka lihai bisa memenangkan penghargaan documenting. Buktinya sampul mereka mampu mempengaruhi opini Wajar Tanpa Pengacuali (WTP), setiap tahun masyarakat Aceh Utara bangga karena apresiasi tersebut.
Melawati masa seratus hari kerja Bupati, hingga pertengahan Juli 2025 belum mampu menampilkan apapun karya baru Ayah Wa, Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, SE dan Panyang. Setiap program di Aceh Utara masih mangkrak dan diam ditempat.
Anehnya, Pemerintah Pusat tau pasti bagaimana menyenangkan hati dan mengelus kebanggaan Pemerintah yang problematis ini. Seperti, lagi dan lagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh. Namun faktanya, Aceh Utara belum menampilkan apa-apa.
Hal ini terlihat dalam rapat paripurna DPRK Aceh Utara yang digelar pada Senin, 7 Juli 2025, dengan agenda penyampaian dan pembahasan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2024.
Paripurna tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota dewan, serta Sekretaris Daerah Aceh Utara, A. Murtala, yang mewakili Bupati Aceh Utara.
Dengan bangga, dalam laporannya, Sekda Aceh Utara menyampaikan bahwa capaian WTP menjadi bukti penyusunan dan pelaporan anggaran Pemkab Aceh Utara telah sesuai standar akuntansi pemerintah. Namu nada tapinya, dari total APBK 2024 yang mencapai Rp2,602 triliun, tercatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp91,13 miliar yang belum terserap hingga akhir tahun. Artinya Pemerintah Daerah tersebut gagal atau sengaja mengimplematasi progamnya.
Sontak paparan tersebut mendapat respon public, salah satu sorotan tajam dari salah satu LSM local yang menilai Pemerintah Aceh Utara gagal memastikan optimalisasi anggaran untuk kebutuhan publik.
Lambaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Aceh Membangun (GRAM) angkat bicara menyoroti hal itu. Lembaga ini menilai Pemerintah Aceh Utara saat ini merosot tajam, sikap adem Ayem pemerintah terkait juga dipertanyakan. Apa yang terjadi dengan Aceh Utara disaat kondisi daerah sedang mengalami krisis parah.
Stagnasi yang dialami Pemerintah tersebut tidak hanya menyangkut program namun juga moral. Dimana mahalnya harga komunikasi pejabat pemerintah yang rata-rata tidak membuka akses komunikasi secara kontak person dari Bupati hingga lapisan terbawahnya. Hal ini justru akan lebih efektif mencapai mimpi yang selama ini digadang-gadang tanpa terusik, terutama amatan media massa.
Belum adanya pergerakan Pembangunan, tidak juga Pemerintahan berjalan normal dari Pemerintahan Kabupaten hingga Pemerintahan Pedesaan di Aceh Utara. Semua pergerakan tersebut terlihat mati ‘busi’.
Bencana meningkat, pelayanan darurat hanya sebatas stiker tempel disetiap pelosok desa sesuai amaran Bupati yang meminta nomor darurat disiagakan disetiap daerah meliputi Damkar, Ambulan, PLN dan beberapa lainnya.
Lebih mirisnya lagi, pejabat setempat dengan suara lirih menyebut, kita belum bisa menjalankan program karena kita tidak memiliki anggaran. Sementara Silva dana di Aceh Utara tahun 2024 capai Rp.91 Miliar lebih.
“Masa kerja 100 hari seharusnya menjadi barometer sebagai tolak ukur arah kebijakan pemerintah, sebagai implimentasi visi misi dan program kerja sebagi bentuk janji politik kepada rakyat di mimbar kampanye, tapi hingga beberapa bulan berjalan belum terlihat indikator pada tataran perubahan subtansif untuk kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat,” kritik ketua LSM GRAM, Muhammad Azhar.
Ia menyebut, publik tentu melihat dan menilai dari kerja seratus hari Bupati Aceh Utara, apa yang telah dilakukan, terutama dalam hal kebijakan
Muhammad Azhar berharap, Bupati Aceh Utara bukan hanya sebatas membicarakan program tetapi juga harus mampu menerapkan kedisiplinan dan kesetaraan program seperti daerah lainnya.
Ia menilai kinerja Pemkab Aceh Utara hari ini hanya sebatas kata-kata bukan aksi nyata. Dimana GRAM menilai hamper seluruh leading sektor Pembangunan Aceh Utara mangkrak dan belum jalan sejauh ini.
