Temuan Pelanggaran Coklit, Ketua DPRD Sumenep : KPU Harus Serius Laksanakan Tahapan Pilkada

oleh -27 views
Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir.

SUMENENEP, Senin (17/8/2020) suaraindonesia-news.com –Terkait temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait Coklit (Pencocokan dan Penelitian) data pemilih. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, memberi peringatan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir, menyusul adanya temuan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) dan yang memakai bantuan orang dalam melaksanakan tugasnya.

“Saya harap KPU melakukan coklit sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Hal-hal yang akan berdampak negatif pada pelaksanaan hendaknya diantisipasi. Mumpung pelaksanaan masih jauh lakukan semaksimal mungkin dan berikan coklit yang sebenar-benarnya kepada masyarakat,” kata Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir.

Politisi PKB ini menyarankan, jika memang ada kendala saat mencoklit pada siang hari, ia meminta hendaknya dilakukan pada malam hari. Tidak ada alasan tidak ada orang saat akan melaksanakan coklit.

“Jangan sampai beralasan tidak ada orangnya, ketika malam insyaallah ada. Ini yang seharusnya dilakukan, karena itu menyangkut anggaran yang harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat,” terangnya.

DPRD berjanji akan melakukan pengawasan pada kinerja KPU Sumenep, khususnya dalam hal anggaran. Itu agar anggaran di KPU yang cukup besar untuk pelaksanaan dan tahapan Pilkada sesuai dengan harapan masyarakat.

“Kami sebagai wakil rakyat akan mengawasi kemana arah keuangan itu, karena uang itu cukup besar untuk pelaksanaan pemilu, sosialisasi, coklit dan semacamnya,” tegasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Sumenep mengaku menemukan sejumlah pelanggaran PPDP saat melakukan coklit. Pelanggarannya menyebar di beberapa kecamatan, mulai dari tidak menempel stiker A-KWK hingga banyak data masyarakat yang tidak dimasukkan.

Bahkan, pelaggaran paling parah yakni adanya PPDP yang meminta bantuan orang lain (joki) dalam mencoklit. Padahal hal tersebut berakibat pada keabsahan hasil coklit karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak alias bukan petugas yang di SK oleh KPU Sumenep.

Reporter : Halis
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *