TekanTunggakan Pajak, UPPD Samsat Blora Gelar Sosialisasi

oleh -572 views
UPPD Samsat Blora Saat Menggelar Sosialisasi Untuk Menekan Angka Tunggakan Pajak.

BLORA, Senin (10/3/2020) suaraindonesia-news.com – Sampai dengan Februari 2020, jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Blora, sebanyak 1,7 milyar.

Tunggakan itu terbagi di 16 Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Blora. Tertinggi terdapat di Kecamatan Blora dan Cepu yang di dominasi oleh kendaraan roda dua.

Jumlah tersebut termasuk kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Blora(Pemkab) Blora. Sebanyak 65 unit kendaraan roda empat dan 5 unit kendaraan roda dua belum membayarkan pajaknya.

UPPD Samsat Kabupaten Blora, Selasa (10/03), bertempat di Aula Lantai 2, memberi bekal kepada sejumlah mitra kerja dor to dor untuk menekan angka tunggakan PKB.

Kepala UPPD Samsat Blora Agus Hardiyatmo melalui kepala seksi (Kasi) Retribusi Penagihan dan Pendapatan lain mengatakan, untuk menekan angka tunggakan PKB di Blora perlu adanya petunjuk teknis (Juknis) kepada mitra dor to dor.

“Jadi disini kita tekankankan, kepada mitra untuk memberitahu kepada wajib pajak, segera untuk memenuhi kewajibannya membayar PKB, karena adanya program dari Provinsi Jawa Tengah, bebas bea balik nama (BBN 2) dan bebas sanksi Andministrasi PKB,” ucap Eddy (Selasa, 10/03/2020).

Ia menambahkan, bagi wajib pajak yang membeli kendaraan roda dua maupun roda empat bekas, segera dibalik nama karena mumpung ada keringanan bebas bea balik nama.

Ia juga berharap kepada masyarakat di Kabupaten Blora, jika ada petugas mitra dor to dor datang kerumah agar diterima dengan baik, karena mereka walaupun bukan pegawai samsat, mereka resmi sebagai mitra Samsat yang dibekali dengan surat tugas dan brosur dari samsat.

“Para Mitra ini merupakan kepanjangan tangan kami, sebagai petugas lapangan, yang membantu untuk menekan angka tunggakan PKB,” imbuhnya.

Sementara Suminten, salah satu mitra dor to dor, di wilayah Kecamatan Ngawen, mengatakan hal sama, pengalamanya di lapangan, juga pernah mendapat perlakuan kasar dari wajib pajak yang didatangi.

“Kami Pernah waktu pertama kali, melakukan tugas kami dikira tidak resmi sebagai penagih pajak, sedang saya sudah menunjukkan surat tugas, pesan saya juga berharap sebagai warga negara yang baik harus taat pajak,” katanya.

Reporter : Lukman
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan