JAKARTA, Rabu (26/11) suaraindonesia-news.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menargetkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN pada akhir tahun 2025 dapat mencapai 98%. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI.
Dalam laporannya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II, Menteri Nusron menjelaskan capaian anggaran hingga November 2025.
“Berdasarkan DIPA Tahun 2025, alokasi anggaran setelah blokir efisiensi menghasilkan pagu efektif sebesar Rp6,39 triliun. Realisasi hingga Triwulan III mencapai Rp4,79 triliun atau 75,01% dari total pagu efektif tersebut. Kami memproyeksikan akhir tahun kemungkinan besar akan mencapai angka maksimal 98%,” ujarnya di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta.
Menteri Nusron menyampaikan bahwa untuk mencapai target tersebut, diperlukan kerja keras serta komitmen kuat dari seluruh jajaran, termasuk peran pendukung dari berbagai pihak terkait, terutama Komisi II DPR RI.
“Kami mengapresiasi perhatian dan berbagai masukan dari Komisi II, terutama pimpinan, yang sangat membantu kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan,” katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengingatkan Kementerian ATR/BPN untuk terus memantau kinerja internal dalam melaksanakan program kerja yang telah direncanakan. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap capaian hingga Triwulan III sebagai dasar penyusunan langkah ke depan.
“Kami meminta agar capaian kinerja dapat dioptimalkan hingga mencapai 100% pada akhir tahun 2025 serta memastikan program kerja prioritas benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam Raker dan RDP tersebut, Menteri Nusron turut didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga lainnya juga hadir mengikuti jalannya pertemuan.
