BANGKALAN, Rabu (24/07/2019) suaraindonesia-news.com – Tuntas mencapai target 40 ribu sertivikat Tanah Gratis pada 2018, kali ini 2019 BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menaikkan target hingga di angka 54 ribu.
Sebagaimana diketahui, sertivikat tanah gratis tersebut (PTSL) hasilnya pada tahun kemarin 2018 diberikan oleh Jokowi Presiden RI pada masyarakat pemilik secara langsung di Aula Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
Pada 2019 ini, menurut Bambang Agus, Kaur Umum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan mengaku optimis mencapai target sebanyak 54 hingga 56 ribu.
Bambang juga menyatakan bahwa dalam pengurusan sertivikat tanah tersebut gratis, namun jika pihak Kelurahan atau Desa mengenakan biaya harus sesuai aturan yakni Rp 150 ribu rupiah.
“Kami tidak memungut biaya diluar ketentuan, karena PTSL gratis, namun jika pihak desa mau dipersilakan sesuai yang ditentukan yakni Rp 150 ribu,” ujar Bambang.
Ketua DPW Amanat Kejujuran Untuk Rakyat Indonesia Jawa Timur (AKURAT Jatim) Abdullah Amas menanggapi hal tersebut, ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal kinerja BPN agar PTSL benar benar diimplementasikan dengan baik oleh setiap Pemda (BPN, Red).
“Kami akan minta masukan dari tokoh masyarakat dan akademisi untuk mengawal ini ( Program PTSL, Red), dan hasil dari kajian pengurus kami akan bentuk Posko Pengaduan Masyarakat Melawan Mafia Tanah,” ujar Abdullah Amas saat diminta tanggapan.
Menurunya, pihaknya dalam mengawal suksesnya program yang sedang gencar dilaksanakan oleh Jokowi tersebut secara totalitas demi maksimalnya manfaat bisa dirasakan secara adil oleh masyarakat.
“Bila perlu kami akan demo depan istana saat menemukan penyimpangan besar dan kami memastikan kalau BPN ingin menampilkan PTSL Bangkalan terdepan berhasil di Jawa Timur, maka kami akan menjadi barisan terdepan yang mengawal agar betul bahwa PTSL berjalan dengan ideal sukses di jawa timur,” ujar salah satu aktivis kota dzikir dan salam tersebut lantang.
Pihaknyap berharap, program PTSL khususnya di Kabupaten Bangkalan terus berlangsung baik dan maksimal, juga menegaskan bahwa yang biasanya jadi persoalan bila ada pembiaran atas pungutan lebih ke masyarakat.
“Kami mendoakan agar BPN Bangkalan tidak bermasalah, karena ditempat lain kita tahu kisruh bukan main bahkan sampai ada yang demo atau kisruh didalam BPN di jatim saja saya sudah melihat dua kali,” ujar Abdullah Amas.
Posko Pengaduan Masyarakat Melawan Mafia Tanah yang digelar DPW Ormas Akurat Jawa Timur, menurutnya merupakan suatu bentuk upaya dalam menegaskan keberpihakan pada suksesnya program pemerintah, ia juga mengaku siap mengerahkan massa jika menemukan penyimpangan berskala besar.
“Saat ini kami masih dalam rangka mendalami laporan sementara dari masyarakat,” tukas Abdullah Amas.
Reporter : Anam
Editor : Amin
Publisher : Mariska
