Tambak Udang Desa Pakandangan Barat Labrak Perda, Pemkab Sumenep Dinilai Tak Bernyali

SUMENEP, Jumat (11/1/2019) suaraindonesia-news.com – Persoalan keberadaan tambak udang di Dusun Pesisir, Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto, Sumenep, Madura, Jawa Timur, trus menggelinding dan menjadi sorotan sejumlah pihak.

Bagus Junaidi, humas aliansi aktivis bersatu menilai Pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya penegak perda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep, Madura, Jawa Timur, dinilai tidak bernyali.

Pasalnya, hingga saat ini belum berani mengambil tindakan terhadap keberadaan tambak udang di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto itu.

Padahal menurut Bagus, tambak udang tersebut, sudah jelas-jelas melanggar pasal 75A UU-RI nomor 1 tahun 2014, tentang pengrusakan dan pelanggaran batas sepadan pantai.

“Kami melihat pemkab khususnya Satpol-PP tidak serius dalam melakukan penegakan perda, padahal sudah jelas tambak itu tidak berizin,” kata Bagus. Jumat (11/1).

Menurut Bagus, pengelola tambak, juga melanggar Perda no 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan perda RT RW no 12 tahun 2013 BAB IV, rencana pola ruang wilayah kabupaten Sumenep pasal 28 huruf b.

“Kan sudah jelas melanggar perpres nomor 122 tahun 2012 yang sudah mereklamasi dan pengembangan padahal tidak mengantongi izin lingkungan, Amdal sebelum nomelakukan aktifitas, tapi sudah berani mereklamasi,” jelas Bagus.

Harusnya, menurut Bagus, penegak perda cepat melakukan penutupan. karena sudah jelas mereklamasi.

Bagus menilai pemkab Sumenep terkesan membiarkan, dengan tidak mengambil tindakan tegas.

“Jika penegak perda tetap tidak melakukan tindakan apa-apa, maka kami akan membawa persoalan ini kerana hukum,” tegasnya.

Sementara Kasatpol PP Sumenep melalui Kabid Trantibum dan Linmas, Fajar Santoso, berjanji akan segera mengambil tindakan tegas untuk melakukan penutupan.

“Kami melakukan tindakan persuasif dengan memberikan teguran kepada pemilik tambak, namun apabila tetap tidak mengindahkan teguran, kami akan bertindak tegas dengan menutup lahan tambak tersebut,” kata Fajar, saat melakukan sidak di lokasi tambak.

Sebwlumya, Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sumenep, Abd. Madjid mengaku tambak udang di Desa Pakandangan Barat itu memang tidak mengantongi izin.

“Itu pernah mengajukan izin tapi ditolak, sebab tanahnya belum jelas, dan lokasinya ada dibibir pantai,” katanya.

Menurut Majid, siapapu boleh mengajukan ijin, namun untuk mengajukan izin tambak harus memenuhi syarat, lahan yang jelas dokumen UKL UPL dan Amdal.

“Kami pastikan tambak itu ilegal dan untuk Penutupan adalah tugas penegak perda, bukan wewenang kami,” tandasnya. (Zaini)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here