Tak Sependapat Adanya Asal Proses Oknum TNI, Polri dan ASN Poligami, Begini Kata Kornas TRC PPA

oleh -32 views
Kornas TRC PPA, Bunda Naumi.

SURABAYA, Minggu (2/8/2020) suaraindonesia-news.com – Dalam menjalani bahtera rumah tangga tak dibedakan dengan kasta, jabatan dan pangkat seseorang, dan problempun pasti akan terjadi. Khususnya Kasus poligami yang menjadi perhatian publik belakangan ini.

Tak terlepas dari semua itu, khusus bagi anggota TNI/Polri dan ASN telah di atur sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan, dan aturan tersendiri tentang kepolisian RI.

Seperti dikutip dari pernyataan Ryamizard Ryacudu, mantan Menteri Pertahanan periode 2014 – 2019 yang lalu, yang mengatakan bahwa pihaknya sudah tanda tangan terus (surat pemecatan).

“Baik PNS maupun tentara tidak boleh poligami. Ada aturannya,” katanya.

Pernyataan berbeda disampaikan Koordinator Nasional (Kornas) Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan & Anak (TRC PPA) Naumi, menurutnya sebuah pernikahan seorang prajurit ada pernikahan umum dan ada pernikahan dinas/negara.

“Jika seseorang (pihak ketiga) masuk dalam kehidupan rumah tangga prajurit dan telah mengetahuinya punya istri namun tetap nekad memaksakan kehendak nya untuk masuk dalam rumah tangganya, itu kan sudah melanggar hukum negara? dapat di kategorikan bahwa kemungkinan adanya rencana dibalik kasus tersebut dengan istilah dia yang sama sama mencuri, tapi melaporkan dirinya mencuri dengan membawa bawa rekan pencurinya, berbeda jika pihak yang dirugikan yang melapor,” terangnya. Sabtu (1/8/2020).

Apa lagi kata dia adanya unsur niatan untuk menghancurkan tatanan rumah tangga yang sah secara hukum dan kedinasan yang akan berdampak pada karir anggota tersebut.

“Mungkin kondisi ini tidak tepat jika hanya diberlakukan tindakan hukuman tegas kepada seorang anggota TNI/Polri dan ASN harus mendapat hukuman, namun harus ada aturan dengan mencari latar belakang permasalahan dan pencegahannya juga, mencegah tindakan pihak ketiga yang hendak masuk dan merusak rumah tangga anggota TNI/Polri dan ASN tersebut, apa motif dan niatan dari pelaku pelaporan,” tuturnya.

Menurutnya langkah mediasi mungkin sangat tepat untuk di lakukan dengan melibatkan pihak ke tiga yakni lembaga independent dibidangnya.

“Dan perlu jadi perhatian juga, jika mediasi tidak berhasil tentunya bukanlah akhir dari perjalanan karir seorang anggota TNI/Polri dan ASN,” ujarnya.

Aktivis perempuan dan anak ini berharap ada hukum positif yang di rancang untuk mencegah terjadinya hal seperti itu. Apalagi kata Naumi, putusan pemecatan adalah keputusan yang sangat mengerikan. Tentunya akan menimbulkan korban baru, nasib istri dan khususnya anak – anak dari anggota TNI/Polri dan ASN tersebut akan mengalami trauma/shok yang berat.

“Seseorang wanita (pihak ketiga) yang merasa tidak tercapai keinginannya, maka akan mehancurkan seorang anggota TNI/Polri dan ASN dengan cara melaporkan pada institusi anggota tersebut,” imbuh Naumi.

Naumi juga menegaskan, terkait persoalan seperti ini, tentu perlu adanya tanggapan yang obyektif.

“Kalau semua laporan bisa di terima dan diputuskan dengan Pemeriksaan dan di akhiri dengan putusan hukum, saya khawatir dengan mudahnya suatu institusi di obrak abrik oleh oknum wanita tak bertanggung jawab,” pungkasnya.(Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *