Tak Ikut Gerakan People Power, RDPS Gelar Diskusi Publik

RDPS Saat Menggeelar Diskusi Publik dengan tema "Sikapi KPU Atas Putusan Bawaslu" di Roemah Djoeang Prabowo Sandi (RDPS) Kabupaten Lumajang, Minggu (19/5/2019).

LUMAJANG, Minggu (19/5/2019) suaraindonesia-news.com – Disela-sela banyaknya masyarakat yang berangkat ke Jakarta menjelang rencana gerakan people power, Rabu (22/5) mendatang, Roemah Djoeang Prabowo Sandi (RDPS) Kabupaten Lumajang lebih memilih melakukan diskusi publik, dengan tema “Sikapi KPU Atas Putusan Bawaslu”.

Namun sayang, dalam acara diskusi tersebut, banyak undangan yang berhalangan hadir, seperti KPU, Bawaslu, seagian BEM, organisasi extra kampus dan beberapa tokoh masyarakat.

Diskusi tersebut menitik beratkan pada persoalan pelanggaran yang telah dilakukan KPU RI dalam sistem perhitungan suara (situng). Padahal Bawaslu RI telah mengeluarkan putusan untuk memperbaiki sistem tersebut dalam waktu 3 hari, sejak Kamis (16/5) lalu.

Ketua Panitia Diskusi Publik RPDS Kabupaten Lumajang, Achmad Qhufron Zakky kepada media ini mengatakan jika kegiatan ini bukan untuk salah menyalahkan, mencari pembenaran atau mengeksekusi, tetapi ini adalah ajang pembelajaran bersama memahami suatu permasalahan secara dewasa.

“Kami melakukan diskusi ini untuk peran serta masyarakat yang diperlukan untuk memahami suatu permasalahan secara dewasa,” katanya.

Namun kata Qhufron, dalam menyikapi pelanggaran KPU, secara yuridis keputusan Bawaslu bisa digunakan sebagai dasar oleh pihak BPN dalam melakukan gugatan.

Sementara itu, menurut Ketua DPC Peradi Kabupaten Lumajang, Abdul Rohim, mengatakan bahwa yang melanggar harus dikenakan sanksi. Baik itu terkait dengan persoalan KPU ini. Namun kata Rohim, pelangaran terkait dengan KPU itu adalah pelanggaran administrasi dan laporannya ke Bawaslu. Dan sangsi sifatnya hanya rekomendasi saja.

“Kalau pelanggaran kode etik laporannya ya ke DKP,” kata Rohim dalam diskusi tadi siang.

Jika ada pelanggaran pidana, kata Rohim, masyarakat dapat melaporkan persoalannya ke Bawaslu, yang nanti akan direkomendasikan kepada pihak kepolisian.

“Kalau terkait Situng, yaitu administrasi. Dalam prakteknya ada kekeliruan, maka Bawaslu merekomendasi perbaikan. Dan itu sudah dilakukan oleh KPU. Jadi tidak ada kekosongan hukum. Pemahaman kita saja yang belum sampai kesana atau bagaimana,” paparnya.

Kalau untuk membatalkan Pemilu, kata Rohim itu terlalu jauh. Sebab menurutnya yang bisa membatalkan hanya ada di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bahasa kedewasaan ini harus menyikapi bahasa hukum, seperti Lumajang yang slogannya hebat bermartabat, menyikapi permasalahan itu harus secara dewasa,” ungkapnya.

Reporter : Fuad
Editor : Amin
Publiser : Imam


Warning: A non-numeric value encountered in /home/suaraindonesia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here