Surat Dirjen BKD Kemendagri Dipelintir Untuk Menjatuhkan Wabup Jember

oleh -1.756 views
Sekda Pemkab Jember, Mirfano (Foto: Istimewa).

JEMBER, Rabu (23/12/2020) suaraindonesia-news.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jember, Mirfano mengaku dihubungi oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen BKD) Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian N.

Mirfano mengatakan, dalam obrolan melalui sambungan telepon itu, Dirjen BKD Kemendagri Ardian mengaku suratnya telah dipelintir guna menjatuhkan Wakil Bupati Jember, Kiai Muqit Arif ketika menjalankan perintah Kemendagri saat menjabat Plt. Bupati Jember beberapa waktu lalu.

“Tadi pagi saya dihubungi via telepon oleh bapak Dirjen BKD Kemendagri, beliau yang memghubungi saya, bukan saya yang menghubungi beliau, beliau menjelaskan ada dua hal. Pertama adalah, Surat dari BKD telah dipolitisasi, ini yang beliau prihatin. Jadi membaca surat itu harus utuh, jangan setengah-setengah, kalau di-crop setengah-setengah maka persepsinya akan berbeda,” kata Mirfano pada Rabu (23/12/2020).

Beliau (Dirjen BKD, Ardian) menegaskan bahwa kalau sudah ada perintah dalam bentuk rekomendasi Kemendagri, lanjut Mirfano, dan kemudian dilaksanakan maka itu sah.

“Sekali lagi beliau mengatakan itu sudah sah, itu poin pertama terkait dengan surat. Poin kedua, beliau titip pada saya agar APBD 2021 jangan lagi perkada, karena menurut beliau ketika perkada tidak akan ada check and balance. Jadi beliau berharap agar kami menjaga APBD ini bisa dibahas dalam peraturan daerah dan bukan perkada,” tutup Mirfano.

Soal kasus pemelintiran dan politisasi Surat Resmi Dirjen BKD Kemendagri sebelumnya juga disesalkan oleh Ketua DPRD Jember. Pemelintiran dan politisasi dari kroni Bupati Faida dianggap meresahkan dan bisa memecah persatuan dan kerukunan masyarakat Jember pasca Pilkada Jember 2020.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.

“Iya, saya mendapat telepon dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian. Beliau minta agar suratnya kepada Gubernur Jawa Timur tentang persoalan di Jember tidak didistorsi untuk kepentingan lain,” kata Ketua DPRD Jember Itqon.

Bahkan untuk memastikan isi surat tersebut lanjut Itqon, dirinya menelepon langsung Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Komedi, selaku pembuat surat. “Jadi pak Komedi juga menjelaskan, isi surat tersebut hanya menjelaskan jika terjadi kekosongan dalam jabatan BPKAD, maka Bupati diminta segera mengangkat Plt Bupati. Tetapi jika tidak terjadi kekosongan maka surat tersebut bisa diabaikan,” terangnya.

Kata Itqon, Komedi minta agar isi surat tidak dibaca dan dipahami sepotong-sepotong dan tekstual. Apalagi bobot surat masih lebih rendah dibanding surat Perintah Hasil Riksus Kemendagri. Dirjen BKD menegaskan juga agar surat itu tidak dikaitkan langsung dengan persoalan KSOTK di Pemkab Jember yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Wabup Kiai Muqit ketika menjabat Plt Bupati Jember.

Reporter : Guntur Rahmatullah
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan