SUMENEP, Jumat (28/03) suaraindonesia-news.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 bersamaan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, Senin (07/04/2025). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Graha Arya Wiraraja, Kantor Bupati Sumenep, dan dihadiri berbagai elemen penting pembangunan, mulai dari Wakil Bupati, anggota DPRD, Forkopimda, kepala OPD, akademisi, hingga tokoh masyarakat dan organisasi lokal.
Dalam forum tersebut, Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam merancang kebijakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.
Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima 912 usulan dari masyarakat melalui SIPD RI dan 933 usulan dari Pokir DPRD, yang seluruhnya akan diverifikasi demi memastikan kebermanfaatan program.
“RPJMD menjadi dokumen fundamental yang mencakup visi, misi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Sumenep lima tahun ke depan. Perencanaan ini harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang,” jelas Arif Firmanto.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan, di antaranya peningkatan IPM Sumenep dari 67,74% (2021) menjadi 69,78% (2025) dan penurunan angka kemiskinan dari 19,22% (2021) menjadi 17,78% (2024). Meski tren menunjukkan progres positif, upaya pengentasan kemiskinan masih menjadi prioritas.
Sementara itu, Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum terbuka untuk menyerap aspirasi rakyat, demi menyusun rencana pembangunan yang responsif dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat.
“Ini bukan hanya rutinitas, tapi bagian dari komitmen kita mewujudkan pembangunan yang lebih aspiratif, transparan, dan bisa dieksekusi. Tidak cukup sekadar bagus di atas kertas,” ujar Cak Fauzi, sapaan akrab Bupati.
Ia menekankan pergeseran paradigma dari money follow function menjadi money follow program priorities, di mana pengalokasian anggaran harus berfokus pada program yang nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menanggapi kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, Bupati juga menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif dan merata, menjangkau semua wilayah dengan keadilan. Pembangunan ke depan harus berbasis lingkungan dan mempertimbangkan keberlanjutan alam.
Di akhir acara, Bupati Fauzi secara resmi membuka Musrenbang RKPD 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025–2029, menandai dimulainya tahapan penting dalam penyusunan arah pembangunan Kabupaten Sumenep.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang RKPD Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025–2029 saya nyatakan dibuka dan dimulai,” tutupnya dengan penuh optimisme.
Langkah ini menjadi pijakan awal menuju pembangunan Sumenep yang lebih terencana, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang.
