BOGOR, Senin (27/07/2020) suaraindonesia-news.com – Kepala BPN Sofyan Djalil melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil guna mensosialisasikan Perpres No. 60 Tahun 2020 dan rencana pembentukan Kelembagaan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabekpunjur, sekaligus menyampaikan permasalahan lintas wilayah yang perlu diupayakan untuk dapat diselesaikan, Senin (27/07/2020) di salah hotel di Kabupaten Bogor.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN turut didampingi o|eh: Direktur Jendera! (Dirjen) Tata Ruang, Abdul Kamarzuki, Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Budi Situmorang; Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang sekaligus Direktur Program dari Tim PMO Jabodetabekpunjur Wisnubroto sarosa, Direktur Perencanaan Tata Ruang, Dwi Haryawan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama. Adapun, Gubernur Jawa Barat turut didampingi oleh Bupati Bogor Ade Yasin, Walikota Bogor Bima Arya, Plt Bupati Cianjur Herman Suheman, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, dan Walikota Depok, Mohammad Idris. berserta masingmasing jajarannya.
Selain itu, acara tersebut turut dihadiri Kepala BPN Kota Bogor Ery Juliani Pasoreh dan Kepala BPN Kabupaten Bogor Sepyo Achanto dan jajarannya.
Dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan di kawasan tersebut, Menteri ATR/ Kepala BPN memperkenalkan konsep HITS-holistik, integratif, tematik dan spasial-yang menyentuh seluruh aspek permasalahan dan melibatkan pemangku kepentingan terkait, dimana Menteri ATR/ Kepala BPN selaku ketua kelembagaan koordinasi.
“Permasalahan di Kawasan Jabodetabekpunjur membutuhkan kerja sama yang bersifat antardaerah dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendekatan HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasial) akan diterapkan dalam melihat akar permasalahan dan menciptakan solusi,” ungkap Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan Djalil.
Adapun, isu yang dibahas dalam pertemuan, yaitu penanganan banjir, salah satunya yang disebabkan oleh berkurangnya daerah resapan air di Kawasan Puncak. Hal tersebut, di antaranya, diakibatkan oleh perubahan pemanfaatan ruang yang sebelumnya kawasan lindung (hutan) menjadi kawasan budidaya (mis. permukiman), ditambah dengan banyaknya bangunan yang tidak memiliki izin (ilegal). Selain itu, terdapat pula tantangan dalam menjaga kuantitas dan kualitas badan air atau SDEW (sungai, danau, embung, dan waduk), termasuk merehabilitasi lahan kritis di sepanjang aliran sungai.
Menteri ATR/ Kepala BPN berkomitmen sebagai fasilitator koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menteri ATR/ Kepala BPN juga menekankan pentingnya sinergisme pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pe/aksanaan program dan anggaran sehingga setiap inisiatif dapat menghasilkan output dan dampak (outcome) yang nyata. Contoh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat dilakukan adalah program pengendalian banjir melalui pembangunan bendungan yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS CC) dan Citarum (BBWS Citarum).
Penemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menteri ATR/Kepala BPN dalam rangka pelaksanaan dari Perpres Nomor 60 tahun 2020. yang sebenarnya telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Selasa, 07/07/20) dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Kamis (16/07/20).
Reporter : Iran G Hasibuan
Editor : Amin
Publisher : Ela
