Sosialisasi Program, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Awak Media

Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Lumajang, Triyono saat memaparkan program yang dimiliki kepada awak media

LUMAJANG, Kamis (21/12/2017) suaraindonesia-news.com – Jalinan keakraban dengan awak media kali ini dilakukan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Lumajang, dengan menggelar Press Gathering dalam rangka menjalin silaturrahmi dan membangun sinergitas dengan insan pers serta media di Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur, di sebuah rumah makan siang tadi.

Kepala Kantor Perintis BPJS Ketenagakerjaan Lumajang, Triyono, kepada awak media menyampaikan, jika program BPJS ini sudah diatur dalam undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.

“Bahwa setiap orang yang bekerja di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS,” ungkapnya dihadapan puluhan awak media.

Dijelaskan Triyono, bahwa di Indonesia ini ada 2 BPJS yang dikenal di masyarakat, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan. Seluruh masyarakat baik kaya, miskin, tua-muda, diberikan pelayanan kesehatan tapi bukan dalam bentuk pemberian uang.

Sementara BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi tenaga kerja, pengusaha, dan negara.

“Bagi tenaga kerja, pihak BPJS memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarganya. Bagi pengusaha menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktifitas, sementara bagi negara berperan aktif serta dalam pembangunan,” paparnya.

“Sementara prinsip BPJS Ketenagakerjaan antara lain kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta,” paparnya lagi.

Adapun peserta BPJS Ketenaga Kerjaan adalah peserta penerima upah (PU) dan peserta bukan penerima upah (BPU). Peserta PU adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara (PNS, TNI, POLRI, Pejabat negara), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara antara lain : BUMN, BUMD, PMA, PMDA, Yayasan, Koperasi, PT, CV, PO, dan lain-lain.

“Sementara, peserta BPU antara lain pemberi Kerja (pemilik pabrik/ perusahaan/ lembaga), pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri (dokter praktek mandiri, pengacara praktek mandiri, dan lain-lain), dan pekerja yang bukan menerima gaji atau upah (pedagang kaki lima, tukang ojek, petani, tukang parkir, nelayan, dan lain-lain),” bebernya.

Dia juga menyampaikan, program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan itu meliputi jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP). Kemudian jaminan kecelakaan kerja (JKK).

Sedangkan kecelakaan kerja yang dimaksud antara lain, kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, terjadi secara tiba-tiba, tidak diduga sebelumnya, di luar kekuasaan manusia, tidak disengaja oleh yang bersangkutan dan datangnya dari luar tubuhnya.

Penyebab kecelakaan bisa dari atau akibat mesin, pengangkutan/ lalu-lintas, kelistrikan, bahan kimia, terjatuh dari ketinggian, dan lain-lain.

Ruang lingkup kecelakaan kerja antara lain : kecelakaan di tempat kerja, kecelakaan yang terjadi dimana tenaga kerja melakukan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan tugas (hubungan kerja) yang diberikan perusahaan, kecelakaan di luar tempat kerja, kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang dari rumah menuju tempat kerja melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui dan berada di jalan umum, penyakit akibat kerja, suatu penyakit yang timbul karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan kerja apabila jenis serta persyaratannya sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor : 22 Tahun 1993, hilang atau dianggap telah meninggal dunia, suatu kasus kecelakaan kerja dimana seseorang dinyatakan hilang atau dianggap telah meninggal dunia yang didukung oleh persyaratan tertentu.

“Dan lain-lain, misalnya pada hari kerja te Hbrjadi kecelakaan saat tugas luar kota dengan surat perintah, kecelakaan saat kerja lembur dengan surat perintah. Di luar waktu/ jam kerja misalnya kecelakaan saat kegiatan olahraga/ darmawisata dengan surat perintah, kecelakaan saat mengikuti tugas pendidikan dengan surat perintah,” katanya.

Masih menurut dia, BPJS Ketenagakerjaan kini sudah bekerja sama dengan puskesmas-puskesmas dan sebagian klinik.

“Sekarang kami ingin merangkul media untuk menjelaskan tantang manfaat BPJS Ketega kerjaan kepada publik yang mengalami resiko sosial. Kita ingin menjalin keakraban dan sinergisits dalam rangka mensejahterkan masyarakat pekerja termasuk di Lumajang,” tambahnya.

Di tempat yang sama, usai acara, Penasehat Komunitas Pers Independen (KOMPI) Lumajang yang diajak bekerja sama, sangat menyambut baik program yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Lumajang, yang merangkul media dalam mensosialisasikan program-programnya.

“Kami yang tergabung dalam KOMPI menyambut baik program-program BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan langkah tepat menjalin keakraban dan merekatkan kemitraan kedepan,” ujarnya.

Di samping itu, ini juga sebagai perwujudan peran aktif media dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Lumajang.

Setelah acara usai, semua awak media mengumpulkan selebaran form pendaftaran sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan atas diri awak media dalam melakukan tugasnya sehari-hari.

Reporter : Afu
Editor : Panji Agira
Publisher : Tolak Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here