SUMENEP, Kamis (13/07/2023) suaraindonesia-news.com – Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Foundation melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep.
Kedatangan Fakta sendiri untuk menyoroti potret belanja daerah Kabupaten Sumenep yang diduga habis untuk belanja operasional, dan ongkos hulu hilirnya aparat pemerintah.
“Dari hasil analisis kami, terbukti pada rentang waktu lima tahun terakhir hingga 2023 ini belanja modal Kabupaten Sumenep hanya berkisar di 8% dari total APBD,” kata Presiden Fakta, Nur Hayat.
Dia juga menilai pemerintah Kabupaten Sumenep terindikasi boros dan gendut dalam pengalokasian anggaran untuk birokrasinya.
“Karena belanja modal yang seyogyanya mendapat perhatian untuk pemenuhan layanan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan ekonomi justru lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.
Menurut dia, secara keseluruhan besarnya APBD 2023 Kabupaten Sumenep bisa diasumsikan sangat tidak berpihak pada kepentingan masyarakat Sumenep.
Baca Juga: Dugaan Bacaleg Curi Start Kampanye di Pulau Giliraja, Bawaslu Sumenep Angkat Bicara
“Bahkan terdapat indikasi bahwa belanja daerah kabupaten Sumenep tahun ini merupakan modus pembajakan APBD oleh birokrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Sekdakab Sumenep, Edi Rasyiadi mengapresasi masukan dan kritikan dari pemuda yang tergabung dalam Fakta Foundation itu.
Sekda Edi berjanji bakal meyampaikan masukan dari para pemuda untuk pengembangan sektor penting lainnya di Kabupaten Sumenep.
Reporter : Ari
Editor : Wakid Maulana
Publisher : Nurul Anam
