SUMENEP, Senin (23/07/2018) suaraindonesia-news.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Madura, Jawa Timur menginginkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memberi ruang edukasi publik turut serta pada proses penyelenggaraan Promosi, Demosi dan Reposisi pejabat.
Hal ini dikemukakan Darul Hasyim Fath, anggota DPRD Sumenep dari Partai PDI Perjuangan saat disinggung perihal rencana Pemkab akan lakukan mutasi pejabat eselon II A-B dan IV A-B di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
“Jadi rutinitas memindah pejabat itu bukan barang aneh, itu normal saja. Bagi yang berprestasi mendapatkan reward (promosi), bagi yang tidak berprestasi berkewajiban menjalani penurunan eselon dan jabatannya (demosi),” terang Darul, Senin (23/07).
Menurut politisi asal kepulauan ini, rencana mutasi besar-besaran itu sudah pasti melalui evaluasi kinerja terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumenep.
“Yang pasti, Fraksi PDI Perjuangan meyakini apa yang Pemkab lakukan ini baik dan benar, karena itu sudah pasti melalui sidang Badan Pertimbangan Analisa Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat),” tukasnya.
Diketahui, sedikitnya 110 jabatan dari eselon II A-B dan IV A-B di lingkungan Pemkab Sumenep hingga kini kosong. Hal itu akibat ditinggal masa purna tugas atau pensiun oleh pejabat sebelumnya.
ASN yang purna atau pensiun sejak tahun 2017 tersebut menduduki jabatan seperti kepala bidang (kabid), kepala seksi (kasi), serta pejabat setingkat kepala bagian (kabag) dan lainnya.
Reporter : Syaiful
Editor : Agira
Publisher : Imam