Soal Penyaluran BLT Tanoh Anoe yang Diduga Langgar Aturan, Ini Kata Korkab P3MD Aceh Timur

oleh -347 views
Foto : Yusmiadi, SE Korkab P3MD Aceh Timur.

ACEH TIMUR, Kamis (19/08/2021) suaraindonesia-news.com – Kordinator Kabupaten (Korkab) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyakat Desa (P3MD) Aceh Timur, Yusmiadi, SE saat dimintai tanggapan Media ini terkait penyaluran BLT Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur yang diduga melanggar sejumlah aturan mengatakan, jika merujuk pada beberapa aturan, tidak boleh melakukan penyaluran BLT sekaligus melebihi 3 bulan.

Menurut Abu Yus sapaan akrab Yusmiadi bahwa pihak pendamping sesuai tupoksinya sudah menyampaikan kepada semua Keuchik terkait proses penyaluran BLT Dana Desa tahun 2021 merujuk kepada beberapa regulasi seperti PMK Nomor 94/PMK.07/2021 di Pasal 20B, ayat 1, huruf c. Surat Edaran Bersama Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu dengan Ditjen PDP Kemendesa PDTT nomor 8/PK/2021 dan nomor 02/PDP/2021 Tanggal 23 Juli 2021 di point 4.C serta SE Bupati Aceh Timur, nomor 414.25/8204, tgl 16 Agustus 202
Di Point 2.

“Proses penyaluran per 3 bulan, sampai bulan berjalan, artinya tidak boleh melampaui. Rencana Penarikan Desa (RPD) di buat per 3 bulan begitu juga penyalurqnnya per 3 bulan, seharusnya seperti itu,” jelas Abu Yus saat ditemui di ruang kerjanya. Kamis (19/8).

Menurutnya, walaupun disalurkan per 3 bulan sekaligus, namun Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus menanda tangani bukti terima BLT perbulan Rp 300.000 atau 3 lembar bukti tanda terima.

Baca Juga: Penyaluran BLT Tahun 2021 Pemdes Tanoh Anoe Diduga Langgar Sejumlah Aturan

Kemudia kata dia, langsung di laporkan realisasi penyaluran BLT tersebut kepada DPMG, Gampong dalam tempo selang sehari atau dua hari, Gampong bisa langsung menyalurkan BLT 3 bulan tahap 2 atau tahap selanjutnya, sampai bulan 9 sebagaimana yang sudah masuk Dana Desa untuk BLT di 513 Gampong.

“Seperti itu mekanisme penyaluran BLT Dana Desa sampai masa cut off di September 2021,” tuturnya.

Diluar itu, kata dia, pihak Pendamping Desa tidak bertanggungjawab bila ada Gampong yang menyalurkan diluar mekanisme tersebut.

“Kami sudah instruksikan mekanisme ini kepada seluruh PLD dan PD P3MD Aceh Timur,” terangnya.

Ia berharap kepada pemangku kepentingan baik di tingkat Kecamatan maupun Gampong, untuk mengoptimalkan pendamping Desa dan melaporkan bila ada pendamping Desa yang tidak mau membantu Desa.

“Apalagi berbuat salah dalam pendampingan,” tegas Abu Yus.

Reporter : Masri
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *