BALIKPAPAN, Selasa (22/4) suaraindonesia-news.com – PT Pertamina Patra Niaga hingga saat ini diketahui masih belum menyerahkan hasil investigasi soal dugaan Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan jenis pertamax ke Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II, Taufik Qul Rahman di Kantor DPRD Balikpapan, Selasa, (22/4).
“Sampai saat ini Pertamina Patra Niaga belum menyerahkan hasil investigasi mereka, kita masih menunggu hasil itu,” ujar Taufik
Ia mengatakan, bahwa pihak Pertamina sudah menjanjikan hasil investigasi itu satu minggu setelah pertemuan yang dilakukan antara Komisi II DPRD Balikpapan dengan manajeman perusahaan BUMN tersebut pada 9 April 2025.
Dalam pertemuan yang dilakukan secara terutup di Kantor Pertaminan Patra Niaga, rombongan Komisi II yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono saat itu meminta klarifikasi terkait viralnya keluhan masyarakat di media sosial karena kendaraan mereka mengalami kerusakan
Dari keluhan masyarakat yang sempat viral tersebut diduga adanya BBM jenis pertamax yang dibelinya dari sejumlah Stasiun Pengisian Bakar Minyak (SPBU) memiliki kualitas yang tidak sesuai standar. Sehingga menjadi penyebab utama kendaraan masyarakat mengalami brebet dan mogok.
Dalam pertemuan itu, Komisi II juga mendorong Pertamina Patra Niaga melakukan investigasi dengan melibatkan tim independen.
“Hasil investigasi Pertamina sebenarnya dijanjikan pada 14 April, atau satu minggu setelah pertemuan dengan Komisi II, tapi sampai hari ini belum ada juga,” ungkapnya.
Taufik mengatakan, dugaan BBM oplosan ini dampaknya cukup besar bagi masyarakat, karena mengakibatkan kerugian bagi pemilik kendaraan.
Taufik menegaskan, bahwa Komisi II berencana melakukan kunjungan lapangan terkait persoalan itu untuk mengecek langsung ke sejumlah SPBU dengan melibatkan tim laboratorium dari eksternal Pertamina. Namun, pihaknya masih menunggu penyerahan hasil investigasi dari Pertamina.
“Terkait permasalahan ini memang sudah banyak menyampaikan laporan pada kami, termasuk lokasi SPBU-nya. Namun, mereka hanya melaporkan secara lisan saja, tapi ya wajar mungkin mereka tidak mengerti tata cara pelaporannya,” ujarnya.
Selain itu, Taufik juga menyoroti penunjukan bengkel oleh pihak Pertamina. Kendati mengenai hal tersebut sudah ada kesepakatan dengan DPRD Provinsi Kaltim, menurut Taufik, masih menjadi tanda tanya, terutama tempat bengkel yang ditunjuk.
“Tempat bengkel yang ditunjuk Pertamina masih menjadi tanda tanya juga, walaupun sudah ada kesepakatan dengn DPRD Provinsi, kita juga masih menunggu informasi itu, bengkel mana?, bengkel resmi atau swasta,” ujarnya.
