Reporter : Zainal Arifin
Probolinggo, Selasa 20/9/2106 (suaraindonesia-news-com) – Pilkada di Probolinggo dilaksanakan 2018, namun Polres Probolinggo Kota lebih dulu mengadakan persiapan menyambut pilkada serentak tersebut. Dengan mengadakan acara Silaturrahmi dan koordinasi bersama KPU Kota/Kabupaten Probolinggo di halaman Mapolres.
Acara dipandu langsung oleh Kapolres Probolinggo Kota AKBP Hando Wibowo, dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota Probolinggo beserta seluruh komisioner masing masing KPU.
AKBP Hando Wibowo menjelaskan, diadakanya acara ini agar ada deteksi dini sekaligus persiapan dalam rangka persiapan pelaksanaan pilkada agar bisa menjaga kondusifitas dan kelancaran pelaksanaan.
“Mengingat wilayah hukum polres Probolinggo Kota saat ini juga mencakup tiga Kecamatan yang masuk wilayah Kabupaten Probolinggo. Yaitu Kecamatan Tongas, Sumberasih dan Wonomerto. Khususnya wilayah Kota agar tidak terjadi hal hal seperti pilkada lalu,” ungkapnya, Selasa (20/9/2016).
Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri menyampaikan, Kota Probolinggo merupakan daerah yang tidak terlalu besar, namun cukup banyak warna. Berkaca pada kegitan pilkada tahun lalu yang diwarnai kericuhan, maka kegiatan ini sangat perlu sebagai forum untuk saling berkoordinasi dengan memberi masukan dan kritik, katanya.
Dalam pemaparanya Ahmad Hudri menjelaskan, anggaran untuk KPU Kota Probolinggo sudah di sepakati sebesar Rp.11,8 milyar yang diambil dari dana cadangan dan dari anggaran th 2017, terang Hudri.
Dari Kabupaten Probolinggo Muhammad Zubaidi selaku Ketua Komisioner KPU menyampaikan, pilkada serentak kali ini merupakan pengalaman pertama dengan luwas wilayah yang lumayan besar.
Zubaidi menjelaskan, dalam pilkada kali ini Kabupaten Probolinggo berpeluang memunculkan 4 pasang calon. Ini dilihat dari perolehan kursi di Kabupaten Probolinggo sebanyak 45 kursi. Di tambah satu calon dari kalangan independen, terangnya.
M. Zubaidi menambahkan, kerawanan pilkada di Kabupaten Probolinggo sudah seharusnya di deteksi bersama sejak dini. Diantaranya dari perekrutan petugas PPK, PPS dan KPPS. Karena hal tersebut bisa menjadi pintu masuk kelompok berkepentingan untuk memanfaatkanya.
“Oleh karnanya sangat diperlukan sinergitas pemangku kebijakan dan masyarakat secara langsung ikut mengawasi dan berpartisipasi aktif menjaga independensi lembaga tersebut. Disamping hal hal lain seperti DPT dan DCT,” paparnya.
Terkait anggaran yang dibutuhkan, KPU, Zubaidi menjelaskan meskipun belum ada putusan pasti, namun sudah bisa dikira kira sekitar Rp. 41 milyar. Dana tersebut berasal dari dana cadangan dan anggaran 2017.
Dalam tahapan pelaksanaan pilkada, khususnya sosialisasi, Zubaidi dihubungi terpisah menjelaskan, dirinya akan menggandeng semua ormas di Kabupaten Probolinggo tanpa terkecuali. Dengan syarat terdaftar secara kelembagaan di Kesbang Polimas.
Untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan sosialisasi pilkada dirinya akan menggandeng penuh Panwas Kabupaten Probolinggo dan Kecamatan serta masyarakat untuk memantau secara langsung.
“Untuk pelanggaran dalam pelaksanaan sosialisasi sepenuhnya akan di berikan penuh kewenanganya melalui panwas ataupun Gakumdu yang dibentuk,” katanya.
Acara tersebut ditutup dengan tanya jawab antara KPU Kabupaten/Kota Probolinggo dengan jajaran Polres dan awak media. Pada sesi tanya jawab tersebut terungkap berbagai kekurangan dari pilkada dan pemilu lalu, salah satunya tentang pengamanan kotak suara.
“Yaitu pada segel kotak suara yang kwalitasnya perlu di tingkatkan, karena ada segel kotak yang mengelupas,” pungkasnya
