KOTA BATU, Senin (15/10/2018) suaraindonesia-news.com – Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Batu tahun 2018, hingga memasuki pertengahan Oktober 2018 ini masih tergolong rendah, tidak sampai 50 persen. Akibat serapan anggaran yang minim, sekolah-sekolah di kota Batu ikut terkena dampaknya, lembaga pendidikan ini menjadi korban.
Dana Operasional Sekolah yang berasal dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sejak 4 bulan ini tak kunjung cair. Juni hingga Oktober 2018. Hingga menyebabkan di beberapa sekolah di Kota Batu mencari pinjaman untuk menutupi biaya operasional.
Keterlambatan pencairan dana BOSDA itu juga disampaikan Kepala SMAN 02 Batu Pamor Patriawan pada acara rapat Dinas SMAN 02 Batu, Senin (15/10/2018). Dihadapan para dewan guru, Pamor menyampaikan bahwa BOSDA yang semestinya pada semester dua tahun 2018 ini diterima pada Juni 2018, namun faktanya hingga sekarang pertengahan Oktober ini dana tersebut tak kunjung cair.
“Dana BOSDA yang berasal dari Pemkot Batu itu dicairkan dalam satu tahun anggaran dua kali. Yang pertama sudah kami terima, namun yang kedua, besarannya sekitar Rp 650 juta hingga sekarang belum juga cair,” kata Pamor Patriawan.
Untuk menutupi kebutuhan tersebut, kata Pamor, pihaknya menggunakan dana BOSDA yang masih belum terserap. Kemudian yang berikutnya, dirinya mengaku mencari pinjaman kepada pihak lain untuk menutupi kebutuhan operasional sekolah. Hal ini agar proses pembelajaran tetap berjalan kondusif.
“Kami berharap, dengan beban atau tanggungan yang banyak, agar proses belajar berjalan dengan kondusif melayani anak dengan baik, harapan kami kepada Pemkot Batu untuk segera mencairkan dana BOSDA yang mengalami keterlambatan empat bulan itu” kata Pamor.
Sementara itu Punjul Santoso Wakil Walikota Batu membenarkan jika penyerapan anggaran APBD tahun 2018ini tergolong masih rendah. Untuk mengatasi hal ini, Pihaknya akan segera membentuk Tim Perpadu.
“Untuk mengatasi permasalahan itu kami akan segera membentuk Tim Perpadu. Dari 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemkot Batu, 6 OPD di antaranya mendapatkan evaluasi di pekan ini. Karena memasuki triwulan IV ini mereka memiliki serapan anggaran sangat rendah dalam pemanfaatan APBD Kota Batu 2018,” kata Punjul Santoso
Menurutnya, hingga saat ini tercatat sisa uang kas daerah di Pemkot Batu yang belum bisa dibelanjakan sebesar Rp 387 miliar. Ia juga mengatakan 6 OPD Kota Batu yang memiliki serapan rendah adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan serapan anggaran hanya 13,8 persen.
Kemudian Dinas Pemadam Kebakaran dengan serapan 35,6 persen, Dinas Kesehatan dengan serapan 39,2 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan serapan 44 persen.
“Adapun 2 OPD lain yang memiliki serapan anggaran rendah adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dengan serapan 47 persen, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batu dengan serapan sebesar 46,5 persen,” ujar Punjul.
Rendahnya serapan dari 6 OPD ini, lanjutnya, di antaranya dikarenakan proyek yang dimiliki masih dalam proses pengerjaan dan belum terselesaikan.
“Kondisi ini membuat dana atau anggaran tidak bisa dicairkan karena menunggu proyek tersebut selesai,” tambah Punjul.
Selain serapan rendah, pendapatan pajak di Kota Batu terutama dari retribusi juga masih sangat rendah. Dari target yang ditentukan sebesar Rp 11,3 Miliar, saat ini baru terealisasi Rp 3,6 Miliar atau sebesar 31 persen. Di antara instansi yang mendapatkan pendapatan pajak rendah seperti retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) yang baru terealisasi 31 persen. Kemudian dari retribusi parkir juga baru terealisasi 16,5 persen.
Reporter : Adi Wiyono
Editor : Amin
Publisher : Imam
