SUMENEP, Senin (20/4/2020) suaraindonesia-news.com – Penyaluran BPNT murni di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Sempat ricuh di kantor Desa setempat. Akibat pihak Bank Mandiri diduga tidak transparan dan tidak terbuka tentang data penerima.
“Awalnya saya dapat data dari Kasi Rastra Desa Sapeken. Dari data awal 519 setelah terjadi keributan kita paksa pihak bank dan TKSK untuk mengeluarkan data. Akhirnya keluar tadi data asli itu dengan jumlah penerima 619 dengan selisih 100. Data tersebut dari sebelas Dusun yang ada di Desa Sapeken,” kata Joni Junaidi, Ketua LAPHUM GASPERMINDO Kawasan Khusus Kangean – Sapeken, saat dihubungin melalu via telepon, Senin (20/4).
Ia menyampaikan, data dari pihak bank dan pihak Desa beda. Kalau pihak Desa ini mengacu kepada yang awalnya dikasik sama TKSK, dan dari pihak bank tidak mau memberikan data. Saat ditanya kepada pihak bank, ia tidak bisa memberikan data kepada orang lain kecuali TKSK.
“Saat ditanya kepada TKSK terkait perbedaan data, kelihatan dia malu tidak berbicara, karena mereka mau bermain,” jelasnya.
Tambah Joni menceritakan, ia melihat kondisi masyarakat di Desa Sapeken sudah di puncak amarah. Akibat dari salah satu dari mereka terancam tidak bisa mendapat bantuan tersebut. Dari hal itu, aparat Desa sehingga tidak bisa berpikir bagaimana caranya untuk antisipasi suara masyarakat, dan sampai mengeluarkan pertanyaan terhadap kondisi itu.
“Masyarakat dari beberapa Dusun marah-marah, apalagi kepala Dusunnya makin marah juga. Marahnya gini, data yang mereka pegang ini setelah diajukan kepihak bank. Misalnya, dalam satu Dusun penerimanya 40 orang. Setelah disetorkan pihak Bank Mandiri yang dapat hanya 20 orang separuh dari data awal. Sementara data yang kita pegang itu ada nama-namanya. Sampai dari pihak kepala Dusun mengatakan kalau sampai seperti ini siapa yang akan bertanggung jawab, kita diserang sama masyarakat dikira kita korupsi,” paparnya.
Dalam kondisi tersebut pihaknya berpikiran ada yang mengganjal. Ia menyampaikan, selama saat ini ia tidak melihat keberadaan Camatnya.
“Iya Mas, sudah dua bulan saya tidak melihat pak Camat ngantor di Kantor Kecamatan. Bahkan pada saat pembagian bantuan tersebut Pak Camat tidak ada ditempat,” bebernya.
Dari penjelasan yang disampaikan olehnya. Dalam hal ini ia berharap, agar mendapat tanggapan yang baik, ia juga mengaku sudah melaporkan kepada pihak atasan.
“Harapan dari saya mudah-mudahan kedepan lebih baik, karena sudah kita laporkan ke Kepala Dinas Sosial dan juga ke Pak Wabup. Kalau bisa ada perbaikan dan pembaharuan. Untuk TKSK nya diganti jangan dipakai lagi, diganti yang betul-betul amanah,” ungkapnya.
Camat Sapeken, Moh. Fajar menyampaikan, awalnya memang ada yang menghalangi proses yang dilakuna oleh pihak bank Mandiri bersama Tikor Kecamatan.
“Jadi prosedur aturan pemerintah ini, kan semua harus menghargai terhadap data-data yang sudah diimput oleh pusat. Ini yang ngimput adalah pusat bukan Kecamatan,” jelasnya.
Menurutnya, data tersebut yang dari pusat tidak bisa diubah, kalau memang yang tercantum dinama itu memang tidak ada seseorang yang meninggal, yaitu harus ditelusuri ke bawah dialihkan ke ahli warisnya. Karena instruksi Presiden bahwa untuk jenis bantuan, Sembako, BPNT, KKS ini harus jelas. Betul-betul dilakukan secara profesional dan konsisten.
“Alhamdulillah tadi sudah dilakukan dan dilaksanakan, sesuai dengan pembentukannya. Makanya kalau masalah data itu, jadi tolong juga agar sama-sama menghargai. Data belum selesai, teman-teman LSM sudah minta, ya tidak bisa dong,” ungkapnya.
Memang awalnya sempat ada kericuhan, karena data itu yang disampaikan campur aduk. Antara BPNT, sembako, PKH dan KKS ini ada murni.
“Tadi sudah selesai dan sudah dilakukan sesuai data yang diinput oleh pusat,” katanya.
Disinggung masalah tidak pernah terlihat ngantor pada akhir-akhir ini selama dua bulan dan bahkan pada saat penyaluran program itu pihaknya tidak ada. Fajar menjelaskan, ia memiliki urusan untuk di kota. Mengurus keperluan dari Kecamatan ataupun semua masyarakat.
“Iya saya memiliki kepentingan di Kota, dan saya banyak kegiatan di Kabupaten. Bahkan dalam hal itu, ada Kasi Rastra, dan sudah koordinasi dengan Danramil, Kapolsek. Untuk program tersebut tetap berjalan,” tandasnya.
Reporter : Dayat
Editor : Amin
Publisher : Ela
