SUMENEP, Jumat (5/6/2020) suaraindonesia-news.com – Salah satu pelaku usaha (usaha pariwisata) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mengaku kecewa terhadap surat edarat (SE) yang dikeluarkan beberapa waktu lalu oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, khususnya dinas yang menaunginya. Tentang penutupan sementara tempat wisata dan cafe di wilayah Sumenep.
Pasalnya, kebijakan yang dilontarkan dalam poin surat tersebut diduga ada ketimpangan atau ketidak adilan dan keperpihakan terhadap pelaku usaha di Kabupaten Sumenep.
“Surat Edaran penutupan sementara yang sudah dikeluarkan oleh dinas terkait, merupakan salah satu cara pemerintah dalam menghadapi panbedemi ini. Akan tetapi dalam hal itu diduga pemerintah ada keberpihakan terhadap pelaku usaha,” kata Hasan Basri, salah satu pelaku usaha di Kabupaten Sumenep saat ditemui oleh media suaraindonesia-news.com, Jumat (5/6).
Selanjutnya, pihaknya mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini. Pemerintah Kabupaten Sumenep khusunya dinas terkait mengeluarkan SE terkait penutupan sementara itu sah-sah saja.
“Akan tetapi yang dikhususkan, bagaimana mereka menyikapi secara serius,” tegas terhadap surat itu.
“Kalau dalam surat itu menerangkan terkait penutupan sementara tidak apa-apa. Iya, semuanya harus ditutup. Bukan memberikan dispensasi pada yang lainnya. Buktinya masih ada cafe dan wisata yang buka,” jelasnya.
Tambah Hasan, pihaknya mengakui dan mengeluh terhadap kondisi yang sekarang ini. Kenapa, tempat untuk mengais rezeki setiap harinya ditutup dan terpaksa alih fungsi ke pengaturan awal.
“Kalau berbicara pendapatan. Kami dalam kondisi ini juga turun drastis. Sehingga ada pekerja dan direktur usaha itu kembali pada ladang persawahan. Menjadi petani lagi, dari pada mati kelaparan menunggu kebijakan itu yang tidak jelas diduga timpang,” paparnya.
Selama kondisi pandemi virus corona ini berlangsung. Pihaknya mengatakan bahwa sering melihat petugas melakukan operasi disetiap cafe-cafe dan tempat wisata di Kabupaten Sumenep, yang menjadi tempat kerumunan masyarakat.
“Saya juga tahu petugas Kepolisian sering melakukan operasi. Akan tetapi masyarakat kita banyak yang nakal, setelah dioperasi petugas, selang berapa jam mereka masih berlanjut,” ungkapnya.
Ia mengatakan, bahwa di Kabupaten Sumenep sudah biasa petugas melakukan giat penertiban tempat-tempat sebagai titik berkumpulnya masyarakat. Akan tetapi pada saat itu apakah ada dari dinas terkait ikut dalam giat itu?. Begitupun ketika mau ditemui oleh awak media alasannya selalu ada diluar, pada kenyataannya duduk manis di kursi empuk dan ruang ber AC.
“Mulai dari dulu tidak pernah ada keseriusan sosialisasi dari dinas terkait. Hanya saja selalu ada surat edaran dan tidak ada keseriusan terhadap sosialisasi,” ujarnya.
Keadilan ditengah pandemi Covid-19 ini harus ditegakkan dan tidak timpang sebelah dalam memberikan relasi bagi semua masyarkat, khusunya bagi pelaku usaha. Pihaknya dalam ini meminta pemegang kontrol di dunia pariwisata harus tegas atas kebijakannya.
“Mana keadilan pemerintah dalam menyikapi hal ini?. Kami ini butuh keadilan sebagai pelaku usaha (pariwisata) dalam kebijakannya,” tandasnya.
Bambang Irianto, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, saat dihubungi melalui via telpon Whatsapp dengan tujuan untuk mengkonfirmasi terkait ada pelaku usah kecewa terhadap SE yang dikeluarkannya. Tentang penutupan sementara wisata dan cafe di Kabupaten Sumenep. Faktanya ada cafe dan tempat wisata yang masih buka.
Saat dihubungi handphonenya aktif dan berdering namun tidak diangkat. Selain itu, ia juga dihubungi melalui via whatsapp saat ditanya terkait hal tersebut. Ia hanya membuka pesan dan tidak memberikan jawaban.
Reporter : Dayat
Editor : Amin
Publisher : Ela
