Samsat UPTD Bolmong, Banyak Alat Berat Kendaraan Perusahaan Akan Di Tertibkan

Kepala Seksi Pajak, Doleansi, Retribusi dan PPL Samsat Bolmong, Yolasri Lasabuda, SE.

SULUT Bolmong Lolak, Suara Indonesia-News.Com – Tim  saat mengunjungi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat ), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dispenda Kabupaten Bolaang Mongondow, meskipun alat berat telah dimasukkan sebagai kendaraan wajib pajak, namun sejumlah perusahaan di kabupaten Bolaang Mongondow belum juga mendaftarkan/melaporkan kendaraannya tersebut ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Bolmong.

Kepala seksi Pajak,Doleansi,Retribusi dan PLL Samsat Bolmong, Ibu Yolasri Lasabuda,SE, mengatakan hingga saat ini pihaknya menyurat dan mengunjungi beberapa  perusahaan terkait kepemilikan alat berat dan pajak kendaraan.

“Ada tuju perusahaan di wilayah yang beroprasi di Bolmong  yang kami kunjungi dalam pengecekan dan mendata alat berat belum jelas, karena saat kami konfirmasi pimpinan perusahaannya tidak berada di tempat,seperti PT Indosari di desa lalow dan PT. J Resouces Bolaang Mongondow (JRBM) ” ungkapnya.

Yolasri menjelaskan  ketuju  perusahaan,banyak alat berat kendaraan perusahan akan di tertipkan karena ketidak jelasnya,dan perusahaan tersebut belum melaporkan alat berat dari berbagai jenis dan ukuran,apabilah tidak mengikuti aturan yang ada tentu ada sangsinya.

Joutje Sulangi Aktifis di kabupaten Bolaang Mongondow mendukung penuh dengan adanya kegiatan samsat UPTD Bolmong karena itu sudah menjadi keputusan MK, bahwa kendaraan kendaraan tersebut harus membayar pajak sedangkan masyarakat kecil sadar akan bayar pajak,apa lagi perusahan yang besar, apabilah ada perusahaan lalai kiranya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah yang berwenang dapat menindakinya.

Yolasri mengaku pihaknya telah mengunjungi dan menyurat ke perusahan tersebut, berdasarkan  aturan , namun pihaknya kesulitan lantaran kendaraan tersebut tidak memiliki kejelasan surat-surat  kendaraan pada umumnya.

“Kesulitannya karena saat dalam pengecekan itu kendaraan tersebut tidak ada STNK dan berjalan bukan dijalan umum, dan pimpinan perusahan tidak berada di tempat. Padahal untuk alat berat tersebut pajak yang ditetapkan tidak begitu besar seperti kendaraan roda empat lainnya yakni dari nilai jenis kendaraan tersebut,” terangnya.

Kegiatan kami kedepan untuk memaksimalkan penyerapan PAD serta tercapainya target maka di libatkan Sat Pol PP dan instansi yang terkait dan  pihak kepolisian.

“Kedepan  kita akan melibatkan kegiatan dalam oprasi gabungan, karena sudah menjadi aturan bahwa kendaraan- kendaraan tersebut harus membayar pajak,” tambahnya. [yance sumerah].

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here