MAYBARAT, Senin (3/8/2020) suaraindonesia-news.com – Ratusan peserta calon seleksi CPNS formasi tahun 2018 yang tergabung dalam Forum Komunikasi Peduli Pencaker Kabupaten Maybrat, menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Maybrat, Provinsi Papua Barat. Kedatangan mereka untuk meminta DPRD dan dinas BKD serta kepala dinas Dukcapil Maybrat segera bertanggung jawab terhadap hasil pengumuman CPNS formasi 2018 yang dinilai tidak sesuai.
Ratusan Pencakar ini berarasal dari 4 wilayah, yaitu Ayamaru, Aitinyo, Aifat dan Yumasssesss, mereka minta Bupati, Ketua DPRD dan Dinas BKD serta kepalal Dinas Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Maybrat hadir untuk menjawab apa yang ia suarakan.
“Kami merasa sangat kecewa kepada pemimpin di Kabupaten Maybrat ini yang mana pada hari Jumat kemarin, kami sudah melaksanakan aksi tetapi tidak seorangpun pejabat dari pemerintah daerah yang hadir menerima kami, dan sekarang kami melaksanakan aksi lanjutan serta kami sampaikan kepada pihak keamanan dan pemda apabila tuntuan kami tidak direspon maka kami akan melakukan tindakan yang anarkis,” tegas Yulianus J Saa, S.IP selaku orator aksi.
Ia juga meminta bupati segera memindahkan kantor Dukcapil yang berbeda di Ayamaru kekumurkek serta para pegawai yang bukan OAP yang bekerja dikantor dinas Dukcapil.
“Kami minta di ganti karena mereka- mereka ini yang mengeluarkan KTP secara sembarangan,” ujarnya.
Massa juga meminta dengan Bupati Maybrat segera membatalkan hasil tes CPNS formasi 2018 yang diumumkan tanggal 31 Juli 2020 karena dinilai cacat Hukum.
“Kami Minta Bupati Maybrat harus mengumumkan hasil CPNS Formasi 2018 sesuai dengan perbandingan data BKD yang lama dengan kepala BKD yang baru,” tegas Yulianus J Saa.
Selanjutnya, pihaknya juga meminta pertanggung jawaban Bupati Maybrat dari hasil pengumuman CPNS 2018 kepada BKD Maybrat sebagai penyelenggara kegiatan teknis.
“Bupati Maybrat harus mengumumkan hasil sesuai dengan Menpan RB dan BKD pusat pada tanggal 30 Juli 2020 dikabupaten maybrat. Dan Bupati Maybrat harus mengadakan pendaftaran CPNS 2019 dikumurkek sebagai ibukota Kabupaten Maybrat,” ujarnya.
“Bupati kabupaten Maybrat harus memproteksi tes CPNS 2019 sesuai dengan hak hak orang asli Papua dan terlebih khusus orang Maybrat,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, mereka memberikan waktu kepada Bupati Maybrat untuk meninjau dengan sesingkat-singkatnya terhitung mulai dari hari ini Senin (3/8/2020) dikelurkannya surat penyataan oleh massa.
“Jika Bupati Maybrat kalau menindaklanjuti hal ini, kami akan melanjutkan tuntutan Hukum sesuai UU yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia,” tegasnya.
Selanjutnya, dilakukan penyerahan berkas Aspirasi dari Korlap Forum Komunikasi Peduli Pencaker Kabupaten Maybrat Yulianus .J. Saa, S.IP Kepada Wakil bupati Maybrat Drs. Paskalis Kocu, M.Si yang didampingi PLT Sekda Maybrat Ferdinandus Taa, SH, M. Si, Kapolres Sorong Selatan-Maybrat AKBP Sahat Maruli Hamonangan Siregar, SH dan disaksikan oleh seluruh masyarakat yang hadir.
Wakil Bupati Maybrat Drs Paskalis Kocu dalam arahannya menyampaikan ucapan terimakasih atas aspirasi yang telah disampaikan oleh Forum Komunikasi Peduli Pencaker.
“Kami sampaikan terima, kami kembangkan karena bapak bupati hari ini sedangkan melaksankan rapat di Manokwari bersama dengan Gubernur dan direncakan akan kembali setelah 4 hari kemudian, dan akan lanjut lagi karena ada rapat di Manokwari dan semua aspirasi yang ada,ckami terima dan kami pelajari serta kami laporkan lebih lanjut kepada bapak bupati Maybrat,” ujarnya.
Reporter : Ones
Editor : Amin
Publisher : Ela
