Salah Penganggaran, Kabag Bintal Pemkab Malang Anggap Wajar

Ilustrasi

Malang Kabupaten, Suara Indonesia – Pada tahun anggaran 2013 kemarin pemerintah kabupaten malang telah menunjuk Bagian Pembinaan Mental (Bagian Bintal) Sekretariat Daerah Kabupaten Malang,sebagai leading sector penyelenggaraan kegiatan keagamaan masyarakat. Dana yang telah di kucurkan oleh pemerintah Kabupaten malang mencapai Rp. 525 juta.

Namun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang di keluarkan pada tahun 2014,diketemukan kesalahan anggaran sebesar Rp.63 juta. Diantaranya adalah Penganggaran Belanja Bantuan Sosial Keagamaan sebesar Rp.23.500.000, yang digunakan sebagai reward kepada pemenang Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi.

Bantuan tersebut diberikan melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Malang. Namun BPK menemukan kesalahan dalam pencairan dana tersbut. Bahwasanya dalam pencairan dana Rp.23.500.000 LPTQ tidak menyerahkan proposal,sebagai syarat pencairan dana. Namun secara serta merta Kabag Bintal Pemkab malang menyerahkan secara langsung kepada pemenang MTQ.

Selain itu juga Bagian Bintal Pemkab malang salah dalam penganggaran organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Malang sebesar Rp.40.000.000. Strruktur organisasi IPHI terdiri dari unsur pegawai kementrian agama dan ulama/jamaah haji. Bantuan tersebut digunakan untuk oprasional pengurus IPHI, yaitu berupa uang transport pengurus untuk rapat, honor petugas administrasi an keperluan ATK.

Selanjutnya  anggaran yang seharusnya digunakan untuk bansos kepada lembaga lembaga sosial seperti yayasan panti asuhan dan sejenisnya, oleh bagian bintal malah digunakan untuk membantu badan atau lembaga yang seharusnya tak membutuhkan bantuan tersebut.

Saat ditemui dikantornya, Kabag Bintal Nurhasyim mengakui kalau pihaknya mencairkan dana bantuan untuk IPTQ tanpa ada pengajuan proposal dari LPTQ 02/07.

“Iya, dana kami berikan tanpa ada pengajuan proposal dari LPTQ”, ungkap nurhasim pada wartawan suara indonesia, Kamis 02/07.

Akan tetapi Nurhasyim menganggap tidak ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, hal itu dikarenakan pemerintah senang dengan diadakannya kegiatan seperti itu.

“Saya kira itu tidak masalah, karena pemerintah senang dengan diadakannya kegiatan seperti itu” tambah Nurhasyim.

Nurhasyim juga menilai wajar terkait dana yang di berikan kepada pengurus IPHI. Dia menilai jika selama ini iuran yang diberi para anggota IPHI belum bisa mencukupi kebutuhan organisasi tersbut.

“Saya kira itu wajar-wajar saja, karena iuaran anggota IPHI belum mencukupi untuk oprasioanal pengurus” ujarnya. Padahal menurut kajian BPK, bantuan sosial kepada IPHI dinilai kurang tepat. Karena IPHI tidak menanggung resiko sosial.

Saat di konvermasi terkait dengan Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Nurhasyim mengaku jika semua sudah lengkap. Namun saat diminta untuk menunjukannya, dia berdalih staf yang menyepan LPJ tersebut sedang tidak ada di tempat.

“Laporan pertanggung jawabannya ada kok. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa menunjukkan. Karna staf saya yang menangani itu lagi tidak ada”, tandasnya.(JK).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here