JAKARTA, Selasa (4/11) suaraindonesia-news.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan penjelasan mengenai pihak yang berwenang membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh, di tengah pembahasan restrukturisasi pembiayaan proyek tersebut.
Said menjelaskan, proyek Kereta Cepat Whoosh sejak awal merupakan kerja sama business to business (B2B) antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan China, dengan komposisi saham masing-masing 60 persen dan 40 persen. Namun, setelah terjadi pembengkakan biaya (cost overrun), pemerintah turut mengambil alih sebagian tanggung jawab pendanaan proyek.
“Ketika ada cost overrun, tentu pembagian risiko dan modal juga ikut berubah. Maka APBN harus ikut menanggungnya,” ujar Said kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (4/11).
Ia menjelaskan, lonjakan biaya membuat pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai tambahan modal untuk konsorsium BUMN Indonesia. Selain itu, proyek Whoosh juga memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB).
Said menambahkan, setelah pengelolaan BUMN Indonesia diambil alih oleh Danantara Indonesia, tanggung jawab restrukturisasi utang kini beralih ke lembaga tersebut.
“Danantara menjadi pihak yang wajib menyelesaikan seluruh proses yang terjadi di KCIC, termasuk kewajiban dan liabilitas utangnya,” jelas legislator asal Madura itu.
Meski demikian, Said menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai mekanisme pembayaran utang tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita tunggu kebijakan Bapak Presiden. Kalau memang utangnya akan dibayar menggunakan APBN, maka APBN yang menanggung,” ucapnya.
Ia menilai, kemampuan fiskal negara masih cukup kuat, namun pemerintah tetap perlu memperhatikan prioritas penggunaan anggaran agar tetap efisien dan berdampak bagi masyarakat.
“Secara fiskal kita masih kuat. Dana cadangan dan DBA juga tersedia. Tapi penggunaan anggaran harus diarahkan untuk mendukung sektor riil agar pertumbuhan tetap berkelanjutan,” tegas Said.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat tidak khawatir mengenai utang proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung. Ia menegaskan, seluruh perhitungan pembiayaan telah dikaji secara matang dan pemerintah siap bertanggung jawab terhadap kelanjutan proyek tersebut.
“Enggak usah khawatir soal Whoosh. Saya sudah pelajari, tidak ada masalah. Saya yang akan tanggung jawab,” kata Presiden Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).
Presiden menambahkan, meski PT KAI harus membayar cicilan sekitar Rp1,2 triliun per tahun kepada China, proyek ini tetap penting karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
“Keberadaan Whoosh jauh lebih penting karena bisa mengurangi kemacetan dan polusi. Indonesia negara besar, kita punya kemampuan untuk menanggungnya,” ujarnya.
Prabowo menutup dengan menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Whoosh merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan transportasi modern dan efisien bagi rakyat.
“Rakyat harus dilayani dengan baik. Teknologi ini tanggung jawab bersama, dan pada akhirnya tanggung jawab Presiden. Jadi saya yang tanggung jawab Whoosh,” tandasnya.
Penulis: Zaini
Editor: Amin
Publisher: Eka Putri
