Sampang, suaraindonesia-news.com – Ribuan warga dari enam desa di Kabupaten Sampang menggelar aksi unjuk rasa menolak ditundanya pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades), serta menolak surat edaran (SE) Mendagri yang memerintahkan penundaan Pilkades hingga tahun 2015 mendatang. Rabu, (01/01/14). Sekitar Jam 10.00 wib.
Selain itu massa aksi juga menuntut agar biaya pendaftaran Calon Kades tidak dibebankan kepada calon tetapi dibebankan kepada pemerintah Kabupaten setempat, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2006.
Aksi itu dimulai dari Depan Pasar Srimangunan Jalan Wahid Hasyim, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kota Sampang menuju kantor pemkab Sampang dengan berjalan kaki, sehingga membuat arus lalulintas di jalan protokol kota itu macet total.
Ribuan warga yang menggelar aksi itu berasal dari Desa Karang Gayam, Desa Pandan, Desa Kamondung, Desa Sogian, serta Desa Kebun Sareh, dan Desa Karang Nangger dan mengatas namakan Aliansi Masyarakat Omben.
Kordinator lapangan aksi itu, Nur Hasan mengatakan, ia be-9serta ribuan massa lainnya mendatangi kantor Pemkab Sampang dan ingin bertemu dengan Bupati Sampang Fannan Hasib untuk untuk mempertanyakan kejelasan Pilkades di beberapa Desa tersebut, berkaitan dengan adanya SE mendagri.
“Kami dari Aliansi Masyarakat Kecamatan Omben, meminta ketegasan kepada pemerintah terkait pelaksanaan Pilkades,” teriaknya yang diiukuti oleh peserta aksi lainnya.
Selain itu, ia juga meminta penjelaskan terkait biaya Pilkades yang dibebankan kepada Calon yang akan maju pada Pilkades. “Dana Pilkades seharusnya tidak dibebankan kepada pasangan calon, karena ada dana talangan berdasarkan Perda dan itu sudah diterapkan, per DPT mendapatkan Rp.2500, lalu kenapa dana talangan itu tidak dikembalikan oleh pemerintah kepada calon Kades, kemana dana itu.
Reporter : Badrus Sholeh
