Reses Anggota DPRD F-PAN Diminta Wujudkan LKS di Kecamatan Pakong

Anggota DPRD Fraksi Partai PAN, Zainal Abidin, saat melakukan serap aspirasi bersama tokoh masyarakat seluruh konstituennya, Sabtu (2/3/2018).

PAMEKASAN, Sabtu (02/03/2019) suaraindonesia-news.com – Anggota DPRD Fraksi Partai PAN, Zainal Abidin, lakukan serap aspirasi bersama tokoh masyarakat seluruh konstituennya, Sabtu (2/3/2018). Hal ini bertujuan untuk menampung usulan masyarakat di dapil IV yang meliputi Kecamatan Pakong, Pegantenan dan Kadur, Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu DPRD di minta untuk bisa mendukung dan membantu proses pembangunan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang berada di Dusun Gunung Penang Desa Seddur, usul salah satu undangan Reses.

Qadar Maufirah selaku pendiri LKS Al-Qadariyah yang diundang dari unsur masyarakat bukan sebagai kader partai dan bukan pengurus PAN itu menegaskan, sesuai pasal 55 UU 23/2002, tugas LKS adalah tempat pemeliharaan dan perawatan anak-anak terlantar/ orang yang memiliki masalah baik fisik maupun psikis. Pengawasan LKS dilakukan oleh Dinas Sosial.

“Penting juga dilakukan upaya penguatan yang kini gencar dilakukan, diantaranya, membangun komitmen bersama melawan narkoba, mendorong masyarakat memastikan keluarganya bebas narkoba, ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaaan narkoba, mendukung hukuman berat bagi pengedar narkoba, dan mendorong rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba,” jelasnya.

Ia menjelaskan, LKS yang kini sedang dibangun secara swadaya ini sangat memerlukan dukungan, perhatian dan bantuan semua kalangan demi terpenuhinya upaya mengatasi masalah sosial yang ada di Pamekasan mengingat LKS yang efektif di Pamekasan yang berfungsi sebagai lembaga rehabilitasi baru satu saja itupun dikota yang aksesnya sulit dan jauh dari Kecamatan Pakong.

Konsistensi reses dalam mengemban amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan juga amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sementara Zainal merespon dengan tegas bahwa, Kecamatan Pakong sebagai lokasi yang sering dijadikan imbas peredaran narkoba, sehingga sangatlah efektif memiliki lembaga rehap sebagaimana yang digagas tersebut.

“DPRD terkait upaya memerangi narkoba tidak akan pernah menolak atas tujuan tersebut,” janjinya.

Zainal juga menyatakan bahwa usulan yang muncul akan diperjuangkan dalam rapat Paripurna Masa Persidangan Tahun Sidang 2019 ini dengan agenda acara Penyampaian Hasil Pelaksanaan Reses DPRD Pamekasan.

“Tujuan reses adalah untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politik kepada konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan,” ujar Zainal.

Menurut Zainal, Reses adalah waktu dan wadah yang tepat untuk menampung segala aspirasi masyarakat agar kedepan dapat di tindaklanjuti untuk disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan.

“Saya, selaku DPRD Pamekasan dan anggota dewan siap menerima masukan, saran, dan kritik agar dapat kami evaluasi kedepan untuk memajukan Pamekasan di masa datang,” ujarnya.

Hasil Pelaksanaan Reses selain diusul tentang LKS diminta oleh audien asal Palesangger agar bisa mengalokasikan pengerjaan plengsengan di desanya. Hasil reses tersebut menjadi bahan keseriusan DPRD Kabupaten Pamekasan yang akan menuangkannya dalam Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD tentang Hasil Reses DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun Sidang 2019.

Kemudian, Hasil reses DPRD Kabupaten Pamekasan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Pamekasan agar bisa direalisasikan, selebihnya bisakah sang dewan memenuhi janjinya.

Reporter : Rif
Editor : Amin
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here