DELI SERDANG, Jumat (4/7) suaraindonesia-news.com – Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tergabung dalam Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Deli Serdang menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Deli Serdang.
Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya percepatan pengesahan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Perubahan APBD 2025, kenaikan tunjangan, serta peningkatan fasilitas jaminan sosial bagi anggota BPD.
Dalam orasinya, salah seorang perwakilan peserta aksi, Sahdan, meminta pimpinan DPRD segera mengesahkan KUA-PPAS dan P-APBD Tahun 2025. Ia menilai keterlambatan pengesahan dapat berdampak pada kualitas pelaksanaan pembangunan daerah.
“Kalau pengesahan dilakukan di akhir tahun, pekerjaan akan tergesa-gesa dan kualitasnya bisa tidak maksimal. Kami minta percepatan agar masyarakat dapat segera menikmati manfaat, termasuk layanan BPJS bagi warga,” kata Sahdan di depan gedung DPRD Deli Serdang.
Selain itu, massa juga meminta kenaikan tunjangan penghasilan anggota BPD serta peningkatan BPJS Kesehatan menjadi Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan.
Usai berorasi, sejumlah perwakilan PABPDSI diterima oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di ruang rapat paripurna. Anggota DPRD yang hadir di antaranya Adami (PPP), M. Hasan Bolkiah (PKB), Abdul Hakim Keliat (Demokrat), H. Purwaningrum (PKB), Meri Alfrida br. Sitepu (Demokrat), Idwanul Isnah (Demokrat), H. Rahmadsyah, Indro Yudo Suswoni (Demokrat), dan Timur Sitepu (PDIP).
Dalam pertemuan itu, perwakilan PABPDSI menyampaikan secara resmi tuntutan mereka dan meminta DPRD mengagendakan sidang paripurna pembahasan anggaran pada 9 Juli 2025.
Salah seorang anggota DPRD yang menerima audiensi mengatakan sebagian besar anggota dewan mendukung percepatan pembahasan KUA-PPAS dan P-APBD. Namun, ia menyebut ada dugaan perbedaan sikap di internal lembaga legislatif terkait pengesahan anggaran.
“Tidak semua anggota DPRD menghalangi pembahasan ini. Ada beberapa pihak yang justru mendorong percepatan. Kami akan berupaya menyampaikan aspirasi bapak dan ibu,” ujarnya kepada perwakilan peserta aksi.
Dalam pertemuan, Umar, salah satu perwakilan PABPDSI, juga meminta pimpinan partai melakukan evaluasi terhadap pimpinan DPRD yang dinilai tidak mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Masyarakat sudah memberikan mandat kepada anggota dewan. Kami berharap semua program pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga segera disahkan,” kata Umar.
Usai pertemuan, massa PABPDSI bergerak menuju Kantor Bupati Deli Serdang untuk menyerahkan dokumen tuntutan secara langsung.
Aksi damai berjalan tertib dan mendapat pengamanan aparat kepolisian.
