Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Berita

Rakorenbang Kelurahan Muara Rapak Usulkan 17 Program Prioritas dan 3 Isu Strategis

Avatar of admin
×

Rakorenbang Kelurahan Muara Rapak Usulkan 17 Program Prioritas dan 3 Isu Strategis

Sebarkan artikel ini
IMG 20230109 210920
KOMPAK: Suasana Rakorenbang di Aula Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara (Ft/Fauzi/SI)

BALIKPAPAN, Senin, (9/1/2023), suaraindonesia-news.com – Kelurahan Muara Rapak menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan (Rakorenbang) tahun 2023 di Aula Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Hadir dalam kegiatan ini, Lurah Muara Rapak Bima Wibisono, Sekretaris Kecamatan Balikpapan Utara, Wahyu Mulia Donny, Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Staf Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Ketua LPM Muara Rapak M. Ropik, Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh dan Ketua RT se Kelurahan Muara Rapak.

Dalam kegiatan ini, terdapat 17 usulan program prioritas dan 3 isu strategis akan dibawa ke Rakorenbang selanjutnya di tingkat kecamatan.

Lurah Muara Rapak, Bima Wibosono
mengatakan, dalam kegiatan ini terdapat 17 usulan program prioritas yang akan dibawa ke Rakorenbang tingkat Kecamatan Balikpapan Utara.

“Dari 17 usulan program prioritas itu 5,5 persen terkait masalah drainase. Dari 17 usulan itu nanti kita akan bahas lagi di kecamatan, berapa usulan itu yang masuk di tingkat kota. Mudah-mudahan masuk semua,” kata Bima kepada wartawan seusai melaksanakan Rakorenbang, Senin, (9/1).

Dijelaskan, dalam Rakorenbang ini juga membahas tiga usulan yang menjadi isu strategis yang nantinya akan dibawa ke Rakorenbang tingkat Kecamatan maupun kota.

Pertama, kata Bima, persoalan siswa untuk masuk sekolah SMP. Persoalan ini setiap tahun masih menjadi persoalan rumit, apalagi setiap calon siswa yang akan masuk ke SMP melalui sistem zonasi. Sedangkan di Muara Rapak tidak memiliki SMP Negeri kecuali MTs.

“Anak-anak yang lulus SD susah masuk di SMP karena berkaitan dengan zonasi, di Muara Rapak tidak memiliki SMP Negeri kecuali sekolah Mts. Dalam Rakorenbang, kami tadi minta bantuan Ketua DPRD untuk bisa menjembatani ke pemerintah kota melalui dinas pendidikan agar bisa memberikan kuota khusus di SMP Negeri 3, karena yang paling terdekat dengan Muara Rapak,” ungkapnya.

Kedua, masalah pengendalian banjir. Isu strategis ini juga akan di bawa ke tingkat kecamatan. Dalam masalah pengendalian banjir ini, Bima meminta pelebaran gorong-gorong di jembatan lampu merah Muara Rapak untuk dibesarkan dan dibuat baru.

Baca Juga :  Kapolresta Tanjung Pinang AKBP Heribertus Ompung Sunggu Resmi Berpangkat Kombes Pol

Selain di lokasi itu, lanjut Bima, jembatan di Jalan Bambang Sutikno yang berlokasi di lingkungan RT 85 tepatnya di perbatasan Muara Rapak dan Batu Ampar juga diperlukan pelebaran, karena terjadi penyempitan dan menyebabkan banjir.

“Di jembatan itu terjadi penyempitan di gorong-gorong jembatan. Jadi, pada saat air laut pasang, limpahan air dari beberapa RT di Jalan Padat Karya tidak bisa terbuang ke laut. Sehingga sering kali menyebabkan banjir,” terangnya.

Ketiga, Bima meminta dukungan dari masyarakat maupun lembaga agar Kantor Kelurahan Muara Rapak bebas dari indikator kumuh. Artinya Kantor Kelurahan Muara Rapak harus pindah ke tempat yang lebih nyaman untuk optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Tak dapat dipungkiri, selama ini Kantor Kelurahan Muara Rapak yang terletak di sisi Jalan Soekarno Hatta kilometer 1 Jalan Poros Balikpapan – Samarinda ini tidak lepas dari kebisingan arus lalu lintas kendaraan umum.

Baca Juga :  Komisi II DPRD Balikpapan Tindaklanjuti Kerjasama Pelayanan Pandu-Tunda Kapal Antara Perumda Manuntung Sukses Dengan BCT

Ditambah lagi tidak adanya halaman parkir untuk roda empat, yang ada hanya tempat parkir untuk roda dua yang sempit.

“Kalau SK sudah bebas, kita minta dukungan kepada masyarakat maupun lembaga agar bisa bebas dari indikator-indikator itu,” ujar Bima.

Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan kegiatan ini merupakan Rakorenbang awal, dan akan dimatangkan di Rakorenbang selanjutnya di tingkat Kecamatan.

“Saya tadi sudah minta, khusus di Balikpapan Utara agar segala usulan dapat dimatangkan di tingkat Kecamatan nanti,” katanya.

Abdulloh juga meminta pihak Kecamatan Balikpapan Utara agar dalam Rakorenbang di tingkat kecamatan nanti menghadirkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, agar semua permasalahan di lingkungan Kecamatan Balikpapan Utara dapat terselesaikan.

Terkait dengan aliran air bersih PDAM yang menjadi keluhan warga dalam Rakorenbang ini, Abdulloh menegaskan bahwa hal tersebut tetap menjadi perhatian khusus pemerintah. Termasuk masalah pendidikan.

“Permasalahan air bersih dan masalah pendidikan tetap menjadi perhatian khusus, pemerintah tidak tinggal diam. Progres terus berjalan, sekolah juga sudah mulai di bangun. Nanti soal PDAM kita akan pressure lagi agar melayani masyarakat lebih baik lagi ke depannya,” tandasnya.

Reporter : Fauzi
Editor: Wakid Maulana
Publisher: Nurul Anam