SUMENEP, Senin (26/2/2018) suaraindonesia-news.com – Seluruh jajaran pengurus dan relawan UN-Swissindo Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar rapat koordinasi yang bertempat di Aula Kedai Haji Kamil (HK) Jl. Trunojoyo, Kabupaten Setempat. Senin (26/02/2018).
Rapat koordinasi yang dikemas dengan diskusi dan mengangkat tema “Implementasi UN-Swissindo Dalam Persepektif Indonesia Mercusuar Dunia” itu digelar dalam rangka memantapkan para pengurus dan relawan dalam melaksanakan kegiatan program kerja UN-Swissindo kedepan demi menyambut Mercusuar dunia untuk kesejahteraan umat manusia.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut diantaranya, Deputi Jendral (Depjend) UN-Swissindo Jatim, Nuning Khoiriyah Amd Kep yang didampingi Sekjen UN-Swissindo Jatim, M. Faisol, Perwakilan dari Polres Sumenep, Kodim 0827 Sumenep, serta dihadiri oleh semua pengurus dan relawan se-Kabupaten Sumenep.
Depjend UN-Swissindo Jatim, Nuning Khoiriyah, Amd Kep mengatakan dari pemantapan calon anggota UN-Swissindo kabupaten Sumenep sudah di agendakan dan sudah terlaksana. Terkait Rakor tersebut untuk menambah wawasan terhadap calon anggota.
“Jadi kami sudah sampaikan bahwa UN-Swissindo ini legalitas resmi dan bukan ilegal. Serta, UN-Swissindo ini adalah Lembaga Tinggi Tertinggi Negara (LTTN), Lembaga Tinggi Tertinggi Bangsa (LTTB), merupakan induk Army dan induk dari Bank seluruh negara,” kata Nuning Khoiriyah, saat dimintai keterangan awak media ini. Senin (26/02/2018) siang.
Nuning Khoiriyah menegaskan bahwa UN-Swissindo bukanlah organisasi ataupun kelompok-kelompok kecil. Meski menurutnya, banyak yang meng-claim akan UN-Swissindo adalah lembaga yang tidak jelas.
“Untuk itu kami datang kesini untuk silaturrahmi kepada pengurus dan relawan kabupaten Sumenep. Dari itu, saya menegaskan kepada mereka akan status bahwa kita bukan hanya warga negara Indonesia, akan tetapi mereka merupakan perwakilan dari UN-Swissindo secara internasional dan kami support serta bangkitkan semangat mereka supaya yakin dalam memperjuangkan hak mereka,” tegasnya.
Baca Juga: Rumdis Wabup Sumenep Jadi Sasaran Banjir
Lanjut Nuning, ada beberapa program yang akan dijalankan diantaranya, yang pertama sertifikasi pelepasan hutang atau SPBU. Kemudian yang kedua tunjangan hidup yang merupakan vocher M1 sebesar Rp 15.600.000.00-, bagi yang sudah memiliki E-KTP, dan bagi yang belum punya E-KTP sebesar Rp 7.800.000.00-, sesuai dengan crus yang ada sekarang.
“Jadi ini untuk sertifikasi pelepasan hutang atau SPBU merupakan hak bagi seluruh masyarakat dan rakyat indonesia pada khususnya. Namun, ada batasan bagi perseorangannya yakni maksimal 2 Milliyard untuk pelunasan. Sedangkan, untuk korporasi semacam koprasi dan PT itu minimal 2 Milliyard untuk pelepasan beban hutang,” terangnya.
Perempuan yang berasal dari kabupaten Trenggalek itu, menjelaskan tidak adanya target karena hal tersebut tidak ada batasan sampai kapan dan itu berlaku sepanjang zaman. Dana dari UN-Swissindo merupakan dana khibah dari masa kerajaan terdahulu sampai hari ini.
“Pulau Sapudi, Kabupaten sumenep sendiri akan diberlakukan venus projek dengan tujuan bisa mengangkat perekonomian rakyat, khususnya masyarakat sumenep, karena kita perwakilan dari provinsi jawa timur sudah melakukan survey ke pulau sapudi dan ternyata kondisi masyarakat disana sangat dibawah rata-rata, jadi ini tugas kita untuk memberikan hak jaminan hidup untuk rakyat,” imbuhnya.
Perempuan yang sudah berkiprah dan menjabat 11 bulan sebagai Depjend UN-Swissindo Jatim itu mewanti-wanti bahwa UN-Swissindo tidak pernah melakukan pungutan sepeserpun kepada anggota, relawan dan masyarakat.
“Jikalau ada pungutan liar, itu pasti oknum yang mengaku dan mengatasnamakan UN-Swissindo. Untuk itu kami sudah melakukan kerjasama dengan TNI dan Polri untuk menindak tegas oknum tersebut,” imbuhnya.
Ia berharap, program UN-Swissindo terlaksana dengan baik serta juga mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten, baik dari jajaran Forpimda, Forpimka dan media-media penunjang publikasi.
“Harapan besar lewat media ini, kita dari provinsi berharap semoga kita bisa bersinergi dengan pemerintah dan semua elemen masyarakat,” pungkasnya.
Reporter : Zulfa
Editor : Amin
Publisher : Tolak Imam
