Raja Ampat Cegah Korupsi, Melalui Penyuluhan Hukum

Raja Ampat, Suara Indonesia-News.Com – Guna menciptakan kabupaten Raja Ampat menjadi daerah yang  bersih, bebas dari korupsi, sekertariat daerah (setda) pemerintah kabupaten Raja Ampat melalui bagian hukum dengan menghadirkan narasumber dari Ditreskrimsus Polda Papua Barat menggelar acara yang bertemakan”Penyuluhan Kesadaran Hukum Terpadu Tentang Tindak Pidana Korupsi” bertempat di aula ruang rapat kantor Bupati Raja Ampat, Senin (23/11/2015).

Acara penyuluhan hukum tersebut dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di kabupaten Raja Ampat ini di hadiri, staf ahli bidang hukum dan politik pemkab Raja Ampat, Nurdin Umalelen Saka, S.Sos, M.Ec.dev, Kepala bagian hukum setda pemkab Raja Ampat, Mohliyat Mayalibit. SH, Kasubdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Papua Barat, Kompol, Fredik Tuasela, Kasubdit Tipikor, Kompol, Slamet Haryono, SH, Kanit II Tipikor, Iptu, Rais Muin, Kepala SKPD, dan seluruh Kepala bagian Setda Pemkab Raja Ampat.

Kepala bagian hukum setda pemkab Raja Ampat, Mohliyat Mayalibit.SH saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, menuturkan ”kegiatan penyuluhan hukum ini diselenggarakan tujuannya, untuk memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemkab Raja Ampat dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi agar Kabupaten Raja Ampat menjadi daerah yang bersih, bebas dari korupsi.

Dikatakan Mohliyat ”penegakan hukum harus diawali dengan upaya pencegahan terlebih dahulu, melalui penyuluhan hukum ini sekiranya dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada para seluruh kepala SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat, agar dalam penggunaan anggaran negara tepat sasaran, tidak berdampak pada persoalan hukum yang mengarah ke tindak pidana korupsi.

Mohliyat menambahkan ”kegiatan ini akan rutin dilakukan bukan hanya penyuluhan pencegahan tindak korupsi. Namun setda pemerintah daerah Raja Ampat dengan menggandeng polda Papua Barat akan terus melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan lain seperti, illegal logging, illegal Fishing, UU KDRT, dan UU perlindungan anak. Kemungkinan besar lanjut Mohliyat”setda pemkab Raja Ampat melalui bagian hukum akan menggundang narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi narasumber pada penyuluhan hukum dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Yang menjadi kebanggan tersendiri bagi Raja Ampat beberapa daearah kabupaten/kota yang berada di provinsi Papua Barat ingin belajar atau sering bagaimana melakukan pencegahan lebih awal tentang tindak pidana korupsi. Demi membangun kemitraan yang baik antar lintas daerah Mohliyat menyambut baik hal itu.

Di tempat yang sama narasumber pada acara penyuluhan hukum dalam rangka pencegehan tindak pidana korupsi, Kompol, Slamet Haryono yang saat ini menjabat sebagai Kasubid tipikor pada Ditreskrimsus Polda Papua Barat, saat ditemui sejumlah wartawan mengatakan”kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi di jajaran pemerintah kabupaten Raja Ampat sebelum dilakukan penegakan hukum.

Polda Papua Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah melalui bagian hukum setda Raja Ampat atas terelenggaranya kegiatan positif ini.

Slamet selaku narasumber berharap, kegiatan agar terus dilakukan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari tindak pidana korupsi.

Sementara itu Pelaksana harian (Plh) bupati Raja Ampat, Dr.Yusuf Salim, M. Si dalam sambutannya yang dibacakan oleh staf ahli bidang hukum dan politik, Nurdin Umalelen Saka, S.Sos, M.Ec.dev, mengungkapkan”sebagai mana kita tahu, kita dengar dan kita saksikan dari berbagai informasi, data dan fakta, bahwa korupsi masih merupakan permasalahan yang serius di Indonesia, pasalna korupsi sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara meluas. Korupsi juga menjadi penyebab munculna krisis ekonomi, merusak system hukum dan menghambat jalannya roda pemerintahan yang bersih dan demokratis.

Plh bupati Raja Ampat, Dr.usuf Salim, M.Si melalui staf ahli bidang hukum dan politik, Nurdin Umalelen Saka, S.Sos, M.Ec.dev, menghimbau”sesuai dengan intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan berpedoman pada ketentuan Inpres Nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012. Agar seluruh komponen penyelenggara pemerintahan, agar extra hati-hati di dalam menjalankan setiap kegiatan yang dibiayai dari anggaran pemerintah yang bersumber dari dana APBD/APBN, jangankan kita korupsi, salah prosedur saja  secara hukum bisa berdampak masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

Melalui kegiatan ini Yusuf Salim mendukung dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum, dan berharap semoga kegiatan ini dapat membawa dan menciptakan Raja Ampat menjadi daerah yang berwibawa bersih, bebas dari korupsi.

Tak lupa, Yusuf Salim menyampaikan termakasih dan penghargaan kepada Polda Papua Barat melalui Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Papua Barat, yang telah menyempatkan hadir sebagai narasumber pada acara penyuluhan hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di kabupaten Raja Ampat.(Zainal).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here